Kemendagri Terbitkan Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Persampahan

Salah satu bentuk fleksibilitas itu, lanjut Fatoni, adalah kerja sama dengan pihak lain baik itu swasta dan lain sebagainya. Menurutnya, kerja sama dengan pihak lain dapat dimungkinkan. Dan mendapat anggaran, serta dapat melakukan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan.

"Dan otonom dalam menjalankan sistem keuangan dan operasionalnya. Di lain sisi, mengingat hal itu merupakan sebuah terobosan baru, maka saya minta seluruh pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Adapun terkait teknis penerapannya diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan koridor peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam implementasinya, pemda perlu melakukan penyesuaian dan percepatan," tuturnya.

Menurut Fatoni, persoalan sampah ini harus jadi perhatian serius, karena berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total produksi sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton. Artinya, setiap hari masyarakat Indonesia menghasilkan sampah sekitar 185.753 ton.

"Karena itu, kami berharap langkah ini akan mampu mengatasi masalah utama yang sering dihadapi pemerintah kabupaten atau kota, serta menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai target meningkatkan layanan sampah," pungkasnya.