Kemendagri Evaluasi Area Rawan Korupsi

Hal lain yang dicermati Kemendagri dari kasus OTTyang marak di daerah, kata Sumarsono, adalah masalah perencanaan dan penganggaran APBD. Berkaca dari kasus -kasus OTTyang terjadi, perencanaan dan penganggaran ini termasuk area yang paling rawan korupsi. Faktanya, banyak kepala daerah dan juga anggota DPRD kena ketat karena kongkalikong saat merencanakan anggaran.

" Perencanaan dan penganggaran APBD itu rawan korupsi. Kasus-kasus suap menyuap ini terjadi di sini. Kenapa ini terjadi? Lalu kita perbaiki, solusinya bagi Kemendagri mau tidak mau, suka tidak suka kita hrs melaksanakan e-planning dan e-budgeting. Dan harus kita selesaikan," katanya.

Sumarsono pun mengungkapkan, bahwa sekarang ini baru 30 persen daerah yang telah menerapkan e-planning dan e-budgeting. Ini harus terus didorong. Daerah harus segera mempersiapkan sarana dan prasarana, juga sumber daya manusianya.

"Jadi kita akan dorong, kita akan perluas penerapan sistem e-planning sampai e-budgeting sehingga masyarakat bisa kontrol dan seterusnya. Pada ujung Musrenbang itu, itulah terakhir pokok-pokok pikiran DPRD bisa dimasukkan, disinkronkan, dikawinkan dengan eksekutif. Jadi tak ada lagi namanya program-program siluman yang akan masuk dalam APBD," urai Sumarsono.

Masalah lelang atau pengadaan barang dan jasa lanjut Sumarsono juga menjadi salah satu yang dicermati. Karena itu pihaknya mendukung setiap daerah itu membentuk ULP atau Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa. Dan tentunya terus didorong penerapan e-procurement..
Halaman Selanjutnya....