Kemendagri Evaluasi Area Rawan Korupsi

Korupsi masih jadi benalu dalam pemerintahan di daerah. Untuk mencegah bahaya praktik korupsi ini, Kemendagri selalu menevaluasi daerah rawan korupsi.

Jakarta- Setiap terjadi operasi tangkap tangan (OTT), Kementerian Dalam Negeri selalu melakukan evaluasi terhadap daerah tersebut. Dalam evaluasi dikaji dan didiskusikan, kenapa OTTterjadi. Lantas apa langkah yang diperlukan.

" Kita rapat evaluasi mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan korupsi sehingga terjadi OTT. Jadi setiap OTTselalu kita duduk, evaluasi, diskusi apa sebabnya. Akhirnya ketemulah kita beberapa area rawan korupsi sebagaimana yang sering disampaikan Pak Mendagri," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Jakarta, Minggu (29/4).

Karena itu lanjut Sumarsono, telah diambil langkah, salah satunya melainkan intervensi dalam hal pemberian hibah. Intervensi itu dalam bentuk perbaikan, berupa panduan dan pedoman APBD. Selain setiap tahun APBD dievaluasi oleh Kemendagri. Ini kata Sumarsono dalam rangka kontrol yang lebih ketat terhadap hibah yang dikucurkan daerah. Termasuk prosedur dan lain sebagainya.

"Jadi tidak semua organisasi punya hibah. Jadi kita coba setiap kali ada kasus korupsi itu ada perbaikan kita," kata Sumarsono.
Halaman Selanjutnya....