Kembali Terjadi Data Bocor, Aktivis Bilang Begini

JAKARTA - Lagi-lagi data warga bocor. Terbaru, data 2 juta nasabah dan 463.000 dokumen perusahaan BRI Life diduga bocor. Kasus ini, makin membuktikan jika proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sangat penting dilanjutkan.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar yang merupakan salah satu perwakilan dari Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi dalam keterangannya yang diterima Koran Jakarta, Minggu (8/8).

Menurut Wahyudi, kabar data BRI Life yang diduga bocor ini bermula dari akun twitter @UnderTheBreach yang mengungkapkan data nasabah BRI Life dijual dengan harga 7.000 dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 101 juta rupiah oleh akun anonim di sebuah forum peretas.

"Beberapa data pribadi yang dijual tersebut, antara lain KTP, buku rekening, NPWP, akta kelahiran, surat kematian, hingga rekam medis yang masuk dalam kualifikasi data pribadi sensitif," ujarnya.

Kata Wahyudi, kebocoran data sensitif ini sangat disayangkan, mengingat data ini mengidentifikasi seseorang seumur hidupnya. Dan ini kerap menjadi sumber permasalahan stigmatisasi, diskriminasi, dan eksklusivisme.

"Tidak hanya itu Hudson Rock, sebuah perusahaan pemantau kejahatan siber, mengungkapkan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa beberapa komputer milik karyawan BRI dan BRI Life telah disusupi peretas. Pihak BRI sendiri mengklaim sedang melakukan investigasi untuk melakukan pelacakan digital dan mengambil upaya-upaya penting terhadap data pribadi pengguna BRI Life," tuturnya.

Wahyudi menambahkan, menyikapi kasus ini, Kominfo telah melakukan investigasi. Namun hingga saat ini, belum terdapat kejelasan atas penyebab terjadinya kebocoran data pribadi tersebut. Kebocoran data dapat berakibat pada berbagai dampak bagi subjek data yang datanya bocor. Mulai dari kasus jual-beli data pribadi, pencurian identitas oleh fintech ilegal, hingga berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit.

"Dugaan bocornya data pribadi pengguna BRI Life merupakan rentetan panjang dari kasus serupa yang telah berulang kali terjadi di Indonesia," ujarnya.

Saat ini, kata Wahyudi,data pribadi dipandang menjadi komoditas, seiring makin meningkatnya penggunaan data tersebut secara masif di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Kasus terbaru ini menegaskan adanya problem sistemik yang melatarbelakangi kegagalan para aktor bisnis sebagai pengendali data dalam melindungi data pribadi. Salah satu indikasi kegagalan terhadap pelindungan data pribadi adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pelindungan data pribadi.

"Lemahnya hukum pelindungan data pribadi yang tersebar secara sektoral mestinya mengarah pada penguatan dan percepatan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi," katanya.