Kemandirian Pangan Setengah Hati

Cita-cita kemandirian pangan akan sulit terwujud karena kekacauan tata niaga impor pangan dan agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini belum berdampak terhadap pada peningkatan produksi sektor pertanian.

Jakarta - Pemerintah diminta membenahi kekacauan tata niaga impor pangan nasional, terutama terkait dengan tata produksi, distribusi, serta konsumsi termasuk juga permasalahan mengenai data pangan yang selama ini masih kerap disorot berbagai pihak.

"Temuan BPK pada 2018 menyebutkan bahwa ada sengkarut terkait dengan tata niaga impor pangan," kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut Rachmi Hertanti, hasil pemeriksaan BPK menemukan sebanyak sembilan kesalahan, di mana permasalahan itu antara lain persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordinasi antarkementerian, tidak kuat dalam menganalisis kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi impor.

Selain itu, ujar dia, persoalan agenda pembangunan infrastruktur yang dipilih juga telah berdampak terhadap sektor pangan. Aktivitas investasi di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia dikatakan telah berkontribusi pula terhadap hilangnya akses petani terhadap sumber daya ekonominya.
Halaman Selanjutnya....