Kelompok NII Sumatera Barat Merekrut Anak-anak

JAKARTA- Perekrutan anggota jaringan Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Sumatera Barat (Sumbar) melibatkan anak-anak. Fakta mengejutkan itu diungkapkan Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombes Aswin Siregar, di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut Aswin, dari penangkapan 16 teroris di Sumbar pada hari Jumat (25/3), terkuak fakta, kelompok NII juga merekrut anggota yang masih anak-anak. Langkah tersebut dilakukan secara masif. Ini terjadi khususnya di wilayah Sumbar. Adapun 16 teroris itu ditangkap di sejumlah wilayah di Sumbar.

"Perekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur," ujar Aswin. Dia juga mengungkapkan bahwa jaringan NII yang dibongkar di Sumbar tidak berdiri sendiri. Mereka juga punya hubungan dengan jaringan lainnya di tiga daerah: Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

"Jaringan NII terkoneksi dengan kelompok teror di tiga wilayah Indonesia: Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Mereka memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan sah, apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau," kata perwira menengah Polri tersebut.

Ganti Pancasila

Menurut Aswin, 16 tersangka teroris tersebut juga berkeinginan mengganti ideologi Pancasila dengan Syariat Islam secara kaffah. Mereka rutin berlatih melakukan kegiatan i'dad (latihan militer), tambahnya. "Bahkan mereka merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan," katanya.

Aswin mengatakan Densus 88 Antiteror Polri terus berupaya maksimal untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman teror, termasuk mereka yang ingin menggagalkan roda pemerintahan. "Polri akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan bahwa Densus 88 Mabes Polri telah menangkap 16 teroris. Sebagian besara ditangkap di Kabupaten Dharmasraya, 12 orang. "Adapun empat tersangka lainnya dicokok di Kabupaten Tanah Datar," kata Brigjen Ahmad.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo juga sempat mengomentari soal fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat tindak pidana terorisme. Menurut Tjahjo, untuk mengidentifikasi seorang ASN atau PNS terlibat jaringan terorisme tak gampang, perlu waktu lama. "Mengidentifikasi terorisme pada oknum ASN tidak bisa satu atau dua hari," ujarnya.

Tjahjo mencontohkan dalam kasus penangkapan seorang ASN yang bekerja di Pemkab Tangerang oleh Densus 88 beberapa waktu yang lalu. Kata dia, ASN tersebut ternyata sudah lama terpapar paham radikal. Setelah 11 tahun, baru kebongkar. Tjahjo minta para ASN berhati-hati menerima ajakan. Harus bisa jaga diri agak tak terjerumus ke dalam jaringan teroris.

Sementara itu, Sekjen MPR, Ma'ruf Cahyono, menambahkan bahwa Indonesia memerlukan haluan negara untuk menghadapi gangguan radikalisme dan terorisme secara konsisten sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. "Radikalisme, terorisme, intoleransi, dan lain-lain tentu akan mengganggu Negara dan cita-cita mulia pendiri bangsa. Jadi, haluan negara itu penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ma'ruf.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk "Moderasi Beragama: Umat Rukun, Indonesia Maju" yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Muhammadiyah Purwokerto TV.