Kelompok Mahasiswa Hentikan Aksi Protes

DHAKA - Kelompok mahasiswa Bangladesh yang memimpin aksi demonstrasi yang ricuh pada Senin (22/7) memutuskan untuk menghentikan protes selama 48 jam dan pemimpinnya mengatakan mereka tidak menginginkan reformasi dengan mengorbankan begitu banyak darah.

Apa yang awalnya merupakan aksi demonstrasi menentang kuota penerimaan PNS yang dipolitisasi, kini berkembang menjadi kerusuhan terburuk pada masa jabatan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Jam malam telah diberlakukan dan tentara berpatroli di kota-kota di seluruh negara Asia selatan, sementara pemadaman internet secara nasional sejak Kamis (18/7) lalu telah secara drastis membatasi aliran informasi ke dunia luar.

"Kami menangguhkan aksi protes selama 48 jam," kata Nahid Islam, pemimpin utama kelompok mahasiswa Students Against Discrimination, dari rumah sakit tempat ia dirawat setelah mengalami luka-luka akibat dipukuli oleh orang-orang yang dia tuduh sebagai polisi yang menyamar.

"Kami menuntut selama periode ini pemerintah mencabut jam malam, memulihkan internet, dan berhenti menargetkan mahasiswa pengunjuk rasa," imbuh dia.

Pada Minggu (21/7), Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk mengurangi jatah PNS yang disediakan untuk kelompok tertentu, termasuk keturunan pejuang kemerdekaan dari perang pembebasan Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.

"Kami memulai gerakan untuk mereformasi kuota. Tetapi kami pun tidak ingin reformasi kuota dengan mengorbankan begitu banyak darah, begitu banyak pembunuhan, begitu banyak kerugian terhadap nyawa dan harta benda," tegas Nahid Islam.

Setidaknya 163 orang tewas dalam bentrokan, termasuk beberapa petugas polisi, menurut hitungan korban olehAFPyang dilaporkan oleh polisi dan rumah sakit.

Sementara aksi kekerasan sporadis masih berlanjut pada Senin, dengan empat orang dibawa ke Rumah Sakit Dhaka Medical College karena luka tembak, kata seorang reporterAFPdi tempat kejadian.

Desakan Akhiri Kekerasan

Menyikapi aksi protes berdarah itu, peraih Nobel Perdamaian Bangladesh, Muhammad Yunus, mendesak para pemimpin dunia dan PBB melakukan segala daya mereka untuk mengakhiri kekerasan.

"Harus ada penyelidikan terhadap pembunuhan yang telah terjadi," kata Yunus. "Bangladesh saat ini dilanda krisis yang tampaknya semakin memburuk dari hari ke hari dengan siswa sekolah menengah termasuk di antara korbannya," imbuh dia.

Menurut angka pemerintah, dengan sekitar 18 juta anak muda di Bangladesh kehilangan pekerjaan, pemberlakuan kembali skema kuota sangat mengecewakan para lulusan yang menghadapi krisis lapangan kerja yang parah.

Keputusan Mahkamah Agung membatasi jumlah pekerjaan yang dicadangkan dari 56 persen dari seluruh posisi menjadi tujuh persen, yang sebagian besar masih akan disisihkan untuk anak dan cucu pejuang kemerdekaan dari perang tahun 1971.

Meskipun 93 persen pekerjaan akan diberikan berdasarkan prestasi, keputusan tersebut tidak memenuhi tuntutan pengunjuk rasa untuk menghapuskan kategori "pejuang kemerdekaan". AFP/I-1