Kelembagaan Kakao Bantu Petani dan Industri

JAKARTA - Anjloknya produktivitas kakao dalam beberapa tahun terakhir diharapkan bisa diatasi dengan terbentuknya kelembagaan kakao dan kelapa. Dalam Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (10/7), Presiden Joko Widodo memutuskan dua kedeputian baru di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengurus kakao dan kelapa.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah. Dari keputusan itu, selanjutnya, penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

"BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera," ujar Menperin Agus di Jakarta, Kamis (11/7).

Indonesia, papar dia, pernah menduduki peringkat ke-3 negara produsen biji kakao hingga 2015, namun saat ini berada di peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan eksportir ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3 persen per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62 persen bahan baku biji kakao.
Halaman Selanjutnya....