Kekosongan Wagub DKI Rugikan Publik

JAKARTA-Polemik pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini belum usai. Kedua kubu, Gerindra dan PKS, masih tidak sepakat menyorongkan siapa yang pantas menjadi orang kedua di DKI Jakarta. Padahal, banyak masalah dan persoalan di DKI Jakarta yang harus cepat diselesaikan.

"Dengan belum adanya Wagub, dapat dipastikan, pengelolaan pemerintahan di DKI Jakarta pincang sebelah. Ini merugikan publik. Perhatian pejabat daerah, khususnya eksekutif dan legislatif jadinya kursi Wagub. Padahal banyak persoalan yang belum beres di Jakarta," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia, Andi Anggana, di Jakarta, Rabu (26/9)

Dia menganggap, lamanya pencarian calon pengganti Wagub DKI dapat mengorbankan kepentingan warga. Kebijakan yang seharusnya cepat ditangani, kata Andi, menjadi terhambat karena fokus pejabat legislatif dan eksekutif terpecah.

Juru bicara PSI DKI Jakarta ini juga mengomentari adanya nama dari salah satu partai yang menyorongkan mantan napi korupsi untuk Wagub DKI. Menurutnya, sangat bertolak belakang, di saat semua pihak menginginkan legislatif dan eksekutif bersih, tapi ada partai yang mendorong mantan napi korupsi untuk jadi pejabat publik.

"Logika pemberantasan korupsinya dimana? Kita semua berjuang anti korupsi, lah ini, sudah pernah ketahuan dan dihukum, kok ya diperjuangin jadi Wagub. Kapan Indonesia bersih dari korupsi dong?" katanya.
Halaman Selanjutnya....