Kekosongan Kursi Wagub Cederai Amanat Publik

Masyarakat Jakarta menjadi yang paling dirugikan karena sikap para elit politik dalam menyelesaikan persoalan kosongnya kursi wakil gubernur.

JAKARTA - Pengamat politik, Hamdi Muluk, menganggap kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta dalam setahun terakhir ini mencederai amanat publik yang telah menggunakan hak suaranya untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Itu kan mencederai amanah publik bahwa publik memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kalau misalnya itu wakil gubernur ikut kontestasi lain, harusnya secepatnya cari pengganti supaya pekerjaan gubernur, wakil gubernur ini serta amanah publik itu mereka tunaikan," kata dia, di Jakarta, Jumat (8/9).

Masyarakat Jakarta, menurut dia, menjadi yang paling dirugikan karena sikap para elit politik dalam menyelesaikan persoalan kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta dalam setahun terakhir. "Masyarakat dirugikan bahwa tidak sepantasnya tarik-ulur di antara mereka itu mengabaikan pertanggungjawaban ke publik. Mau sampai kapan begini," tegasnya.

Anies Baswedan telah satu tahun menakhodai Jakarta tanpa didampingi wakil. Dia mengharapkan DPRD DKI Jakarta untuk "bertanggung jawab".

"Setahun ya? Dua hari lagi? Anniversary jomblo ya? Ha… ha…. ha... Kan catatan sejarahnya jika terjadi kekosongan gubernur atau wakil gubernur, DPRD bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan dengan mempersiapkan penetapan wakil gubernur," kata Baswedan, di Jakarta, Kamis (8/8).

Saat ini, PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung sudah mengajukan dua nama menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Hamdi Muluk mendesak agar PKS dan Gerindra bertanggung jawab kepada masyarakat Jakarta atas kekosongan kursi wakil gubernur DKI dalam setahun terakhir sejak ditinggal Sandiaga Uno.

"Itu harusnya dua partai, PKS dan Gerindra bertanggung jawab ke publik dan harus kita dorong jangan dibiarkan berlarut dan mereka tidak bisa ambil keputusan," kata Hamdi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta menyurati Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi secara resmi untuk mendorong percepatan pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

"Pak Anies bisa bersurat kepada DPRD untuk memohon atau meminta percepatan ke ketua DPRD. Sebaiknya jangan dengan lisan, tapi tertulis," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus, di Jakarta, Jumat (9/8).

Diakuinya, kelanjutan pemilihan wagub DKI Jakarta ada di tangan pimpinan DPRD DKI karena tata tertib pemilihan telah tuntas dibahas oleh Pansus Pemilihan Wagub DKI.

Fokus ke APBD

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengungkapkan, DPRD DKI sedang fokus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.

"Lihat waktunya lah (pemilihan wagub selesai kepengurusan DPRD sekarang), kan (akan) ada pembahasan APBD Perubahan. Ya bisa saja (selesai), tapi nanti dicek dulu lah. Kita ada pembahasan APBD Perubahan," kata Taufik.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan dia sudah bersurat kepada DPRD DKI. "Kan sudah. Sudah bersurat, sudah diantarkan. Bahkan sudah ada bamus kan? Eh maaf pansus. Sudah ada pansus. Jadi sebetulnya panitianya yang mempercepat saja," ucap Anies di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (9/8). Anies pun hanya bisa berharap bahwa DPRD DKI segera menyelesaikan tugas mereka.

"Kita berharap DPRD segera menyiapkan agar segera bersidang karena ini adalah bulan terakhir DPRD bertugas. Harapan saya, mereka bisa tuntaskan sebelum selesai masa jabatannya. Jadi supaya dicatat dalam sejarah. Kan catatan sejarahnya terjadi kekosongan gubernur, DPRD bertanggung jawab mengisi kekosongan, nah ini tinggal satu bulan. Mudah-mudahan nanti mereka bersidang dan terpilih salah satu," tutur Anies. pin/P-6