Kekerasan Seksual Digital Masuk RUU

Willy juga menambahkan bahwa sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan RUU PKS tidak hanya pada bidang digital, namun juga produk-produk hukum lainnya. "Kami juga sinkronisasi dengan KUHP, UU KDRT dan Perkawinan," katanya memaparkan.

Selama lebih selama delapan tahun, RUU PKS masih berada dalam proses diskusi dan belum disetujui untuk disahkan dalam forum legislatif. Sementara itu, kasus kekerasan seksual terus meningkat. Pada tahun 2020 tercatat 2.945 kasus yang menimpa perempuan di ranah publik dan pribadi.

Untuk itu, Ketua Panja menekankan pentingnya memperjuangkan RUU PKS sebagai respons dari pemerintah atas situasi darurat kekerasan seksual. Ini sebagaimana yang telah diserukan Komisi Nasional Perempuan. "Panja akan berupaya semaksimal mungkin mengesahkan RUU PKS tahun ini," tandasnya.