Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Kejati Sulsel tetapkan tiga tersangka baru korupsi PDAM Makassar

Foto : ANTARA/M Darwin Fatir

Tersangka HA (dua kanan) digiring penyidik untuk ditahan di Lapas usai ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana PDAM Makassar di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (13/6/2023) malam.

A   A   A   Pengaturan Font

Makassar - Tim Jaksa Pindana Khusus (Pidum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana pembayaran tantiem dan bonus jasa produksi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Makassar sejak 2017-2019.

"Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan penyidik telah menemukan dua alat bukti keterlibatan ketiga tersangka, sebagai mana teman-teman media sudah melihat penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka," ujar Wakil Kepala Kejati Sulsel Zet Tadung Allo kepada wartawan di kantor Kejati setempat, Makassar, Selasa malam.

Tiga tersangka baru tersebut yakni HA (Hamzah Ahmad) adalah mantan Direktur Utama PDAM Makassar untuk laba 2018 hingga 2019. Selanjutnya, TP (Tito Paranoan) mantan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Keuangan PDAM tahun 2019 untuk laba 2018.

Dan AA (Asdar Ali) mantan Direktur Keuangan PDAM tahun 2020 untuk laba 2019. Saat ini, AA masih menjabat Direktur Teknik di Perusda air minum milik Pemerintah Kota Makassar itu.

Para tersangka tersebut, kata dia, diduga menggunakan laba tahun buku2018-2019senilai Rp19,1 miliar lebih. Saat itu PDAM masih mengalami kerugian secara akumulatif, sesuai penghitungan BPKP. Dari perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara dengan sejumlah uang tersebut yang telah dibagi-bagi.

Selain itu tahun 2019 PDAM mendapatkan laba atau keuntungan, namun untuk menggunakan laba itu, mesti dilakukan rapat direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas kemudian ditetapkan oleh wali kota.



Seharusnya, dalam prosedur melalui pembahasan atau rapat direksi dicatat dalam notulensi rapat. Faktanya, tahun 2019 untuk laba 2018 hingga 2020 dan untuk laba 2019 dilakukan pembahasan terkait permohonan penetapan penggunaan laba dan pembagian laba.

Namun, rapat pengusulan penggunaan laba PDAM ke wali kota. Selain itu, pembuatan SK penggunaan laba oleh Pejabat (Pj) wali kota sampai dengan pencairan dilakukan dalam waktu satu hari sehingga tidak melalui tahapan verifikasi dan telaah.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : -
Penulis : Antara, Arif

Komentar

Komentar
()

Top