Kedaulatan Energi Sulit Tercapai

Permen ESDM 23/2018 dinilai tidak mendukung kedaulatan energi nasional karena menghambat penguasaan blok-blok migas oleh negara.

Jakarta - Sejumlah kalangan meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS). Aturan itu dinilai bertentangan dengan konstitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945 serta menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan SDA (sumber daya alam) migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, menegaskan pemerintah mestinya menerbitkan aturan yang mendukung kedaulatan energi nasional. Menurutnya, Permen 23/2018 sama sekali tidak mendukung itu sehingga berpotensi menghambat penguasaan blok-blok migas oleh negara.

Disebutkan Arie, saat ini, penguasaan blok migas oleh negara sangat sedikit, jauh dari batas minimum, sehingga kedaulatan energi tidak tercapai. Disebutkannya, sebelum blok Mahakam dikembalikan ke Pertamina, penguasaan negara terhadap blok migas baru 15-20 persen, lalu setelah Mahakam kembali ke Pertamina, penguasaan negara meningkat menjadi 30 persen.

"Jika Blok Rokan dikembalikan ke negara pada 2021 baru maka akan meningkat 45 persen. Itu mengarah ke 75 persen yang merupakan batas minimum. Artinya, Permen 23/2018 ini menghambat rencana kedaulatan energi, jika tidak dicabut maka rencana mencapai batas minimum 75 persen itu tidak tercapai," tegas Arie.
Halaman Selanjutnya....