Kedaulatan di Natuna Harus Ditegakkan

JAKARTA - Pemerintah harus tegas dalam menegakkan kedaulatan Negara atas pelanggaran negara lain di Laut Natuna Utara. "Kita tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia," tandas Ketua DPR, Puan Maharani, di Jakarta, Kamis (16/9).

Puan minta pemerintah harus serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain di kawasan tersebut. "Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah NKRI, tanpa izin," tandasnya.

Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan karena ini menyangkut harga diri bangsa. Apalagi nelayan yang juga merupakan rakyat Indonesia dibuat takut oleh kehadiran mereka.

Hal ini dikatakan Puan terkait kapal milik negara tertentu, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.

Puan mengatakan, bukan kali ini saja kapal-kapal tersebut memasuki perairan Natuna. Maka, dia minta pemerintah segera menyatakan sikap kepada Tiongkok untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. "Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia juga perlu menanyakan kepada pemerintah negara mana pun yang bermanuver di wilayah tersebut, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Menurut dia, tirai bambu juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dikawal kapal coast guard.

"Apalagi akibat pengiriman kapal perang ke perairan Natuna, nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal asing dari wilayah Indonesia," katanya.

Ribuan Kapal

Dia menjelaskan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) beberapa waktu lalu melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara, bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang Tiongkok. Tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mencuri ikan dari perairan Indonesia.

Puan menegaskan, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut karena tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara. "Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut Tiongkok Selatan," ujarnya.

Ketua DPR menilai, perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Karena itu, menurut dia, pemerintah harus maksimal menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut.

Dia juga mengingatkan, jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna. Para nelayan, jika perlu, dikawal kapal-kapal Angkatan Laut guna menghadapi kapal-kapal asing yang banyak mencuri ikan dan bermanuver. hay/Ant/G-1