Kebijakan Zonasi Dievaluasi

"Tugas negara seharusnya mengambil langkah sosialisasi yang baik dan menyeluruh agar terciptalah kebijakan yang baik," katanya.

Ia mengungkapkan masyarakat memiliki penilaian berbeda terkait kebijakan zonasi. Sebagian masyarakat mendukung, tapi tak sedikit pula yang menilai kebijakan ini terlalu dini karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk itu, ia meminta pemerintah dan elite politik bisa mengakomodasi aspirasi dari masyarakat terkait kebijakan ini.

Libatkan 8 K/L

Sementara itu, Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, mengatakan delapan kementerian dan lembaga akan terlibat dalam implementasi sistem zonasi pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Saat ini, pemerintah sedang membahas isi dari peraturan presiden (Perpres) tentang sistem zonasi pendidikan, di dalamnya akan dilibatkan kementerian/lembaga terkait, karena sistem zonasi tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja," kata dia.
Halaman Selanjutnya....