Kebijakan Satu Peta Harus Segera Dituntaskan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan satu peta sangat penting, mendesak, dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang dibuat oleh berbagai sektor, kementerian, dan lembaga ke dalam satu peta secara integratif.

"Dengan demikian, tidak ditemukan lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan," tegas Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan rapat terbatas Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).

Presiden menjelaskan tumpang tindih perizinan dan data peta rentan menimbulkan konflik, baik antarmasyarakat maupun dengan lembaga. Kondisi ini dapat menghambat laju perekonomian di suatu daerah.

"Seperti informasi yang saya terima di Pulau Kalimantan terdapat lebih kurang empat juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan," ujar Presiden. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang melandasi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Perpres ini menegaskan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu kepada referensi geospasial, satu standar, satu acuan data, maupun satu geoportal dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Halaman Selanjutnya....