Kebijakan Pemerintah | Diharapkan Makin Banyak Perusahaan Membina Sekolah

BANTEN - Para menteri terkait diminta memperluas kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan dunia industri. Kerja sama itu akan mempercepat proses revitalisasi SMK, terutama fokus pada penyelarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri.

"Pada dasarnya pendidikan vokasi harus berbasis pada kebutuhan industri," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Banten dan DKI Jakarta, di Banten, Senin (5/3).

Puan mengatakan keselarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri merupakan kunci keberhasilan program revitalisasi pendidikan vokasi yang sedang giat dilakukan pemerintah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menyelaraskan antara kurikulum dan kebutuhan industri adalah dengan memperluas kerja sama antara sekolah dan industri.

Dengan begitu, industri dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri di era kompetensi. Puan mengajak semua pihak untuk kemudian melihat langsung apa saja kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada.

Saat ini, tambah Puan, Kemdikbud dan Kementerian Perindustrian telah menginisiasi kerja sama antara SMK dan industri. Ini dilakukan untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dan kebutuhan industri.

Jadi Mitra

Berdasarkan data sementara, kerja sama ini sudah melibatkan 1.245 SMK dan 415 industri. "Saya mengapresiasi perusahaan yang telah aktif, seraya mendorong semakin banyak perusahaan terlibat dalam program ini untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK," ujar Puan.

Seperti diketahui, jumlah tenaga kerja Indonesia masih didominasi atau sekitar 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah. Pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan di Tanah Air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri. Kendala lain juga ditemui, di antaranya jumlah guru produktif yang masih terbatas, dan peralatan praktik kerja yang tertinggal teknologinya dari perkembangan industri. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Direktur Pembinaan SMA, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, M Bakrun, mengatakan pihaknya tengah menggenjot kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Kerja sama dengan dunia usaha dan industri diperkuat agar SMK dapat menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri dengan memiliki komptensi yang baik.

"Saya berharap industri mau terlibat untuk menciptakan lulusan terampil karena industri memiliki teknologi terbaru," jelas Bakrun.

Bakrun menjelaskan SMK menjalankan kurikulum fleksibel yakni disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. "Apa yang dibutuhkan industri akan disinkronisasikan pada kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan anak yang berkompetensi dan diterima dunia usaha," terang Bakrun.

Salah satu kegiatan konkret yang akan mendekatkan SMK dengan dunia industri adalah mengajak dunia usaha dan industri terlibat pada kegiatan tahunan bergengsi jenjang SMK, yakni Lomba Kompetensi Sekolah (LKS) ke-26 yang akan diselenggarakan di Lombok.

"Keberadaan dunia usaha dan industri pada ajang kompetisi nasional ini penting dan strategis bagi peningkatan kualitas SMK. Begitu pun sebaliknya, SMK dapat menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk dunia usaha dan industri," tutur Bakrun. cit/N-3