Kebijakan Harus Adaptif Perkembangan Zaman

Kemudian, penjenjangan kinerja dapat membantu proses perencanaan kinerja instansi pemerintah, sehingga lebih meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Juga ada Keputusan Menpan RB Nomor 1453 Tahun 2021 yang menjadi pedoman bagi evaluator kebijakan reformasi birokrasi. Hal ini untuk memastikan profesionalitas kerja para evaluator terkait reformasi birokrasi.

Peremajaan sejumlah kebijakan tersebut juga didasari masukan instansi serta mau menjawab beragam kendala yang belum diatur. Perbaikan kebijakan mengusung semangat making delivered agar masyarakat merasakan kinerja pemerintah maksimal. Dengan begitu, pelayanan makin baik, tidak rumit. "Peraturan perlu terus beradaptasi dan diperbaiki," katanya.

Ia juga mengungkapkan, secara nasional akan dibuat kebijakan refocusing roadmap reformasi birokrasi agar lebih kontekstual. Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang baru juga akan diluncurkan. Ini untuk memastikan mekanisme pelaporan dari kementerian, lembaga, dan daerah seirama dengan aturan baru.

"Terkait akuntabilitas dan pengawasan, akan diinisiasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jadi, nanti penilaian bukan lagi tiap-tiap instansi, namun fokusnya pemerintah secara keseluruhan," katanya.