Kebijakan Ekonomi Harus Nyata Berpihak ke UMKM

JAKARTA - Pemerintah mengakui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor kunci yang menggerakkan perekonomian nasional. Hal itu terlihat pada kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61 persen dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan kontribusi UMKM seharusnya tidak hanya sebatas diberi pengakuan, tetapi lebih diprioritaskan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi harus menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pelaku UMKM.

"Pemerintah harus pro kepada UMKM, karena mayoritas pekerja di sektor nonformal ada di UMKM. Paling tidak, kebijakan-kebijakannya jangan sampai menganggu cash flow pelaku-pelaku UMKM karena di saat krisis moneter, mereka mampu menjadi penopang perekonomian, sehingga perannya besar sekali.

Perhatian pemerintah yang terlalu terkonsentrasi ke infrastruktur besar malah melemahkan daya saing karena tidak memberi dampak langsung ke efisiensi produk mereka, dan otomatis porsi anggaran tersedot ke pembangunan fisik yang dalam beberapa hal kurang tepat sasaran.

Apalagi, dari sisi demand, nampak lesu termasuk ekspor yang lemah, karena memang beberapa kebijakan pemerintah tidak berpihak pada produk UMKM yang punya orientasi ekspor.
Halaman Selanjutnya....