Kebijakan Ekonomi Harus Nyata Berpihak ke UMKM

JAKARTA - Pemerintah mengakui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor kunci yang menggerakkan perekonomian nasional. Hal itu terlihat pada kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61 persen dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan kontribusi UMKM seharusnya tidak hanya sebatas diberi pengakuan, tetapi lebih diprioritaskan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi harus menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pelaku UMKM.

"Pemerintah harus pro kepada UMKM, karena mayoritas pekerja di sektor nonformal ada di UMKM. Paling tidak, kebijakan-kebijakannya jangan sampai menganggu cash flow pelaku-pelaku UMKM karena di saat krisis moneter, mereka mampu menjadi penopang perekonomian, sehingga perannya besar sekali.

Perhatian pemerintah yang terlalu terkonsentrasi ke infrastruktur besar malah melemahkan daya saing karena tidak memberi dampak langsung ke efisiensi produk mereka, dan otomatis porsi anggaran tersedot ke pembangunan fisik yang dalam beberapa hal kurang tepat sasaran.

Apalagi, dari sisi demand, nampak lesu termasuk ekspor yang lemah, karena memang beberapa kebijakan pemerintah tidak berpihak pada produk UMKM yang punya orientasi ekspor.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sunarso, mengungkapkan UMKM menjadi motor perekonomian Indonesia naik kelas. Dia mengungkapkan dalam kurun 1993-2019 Indonesia keluar dari low income country menjadi middle income country karena digerakkan oleh UMKM.

"Berbagai kajian menunjukkan kita bisa naik kelas ke negara penghasilan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Sudah ada model statistik, ternyata driver pertumbuhan itu dipengaruhi oleh ekonomi yang digerakkan UMKM," kata Sunarso dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan,

Kemudian, hal lain yang menentukan adalah kualitas sumber daya manusia terkait pendidikan, dan menciptakan nilai tambah melalui pertumbuhan manufaktur. Selain itu, bagaimana memutar kapital secara nasional.

"Inilah latar belakang kita mengambil tema tentang pertumbuhan yang inklusif, kata kunci tumbuh dan merata. Partisipasi masyarakat melalui inklusifitas," kata Sunarso.

Inklusifitas bisa diperoleh dengan menjangkau layanan perbankan di tengah masyarakat. Kajian tersebut juga direspons oleh BRI dengan berbagai strategi yang sesuai dengan fokus pembangunan nasional.

Berbunga Tinggi

Dalam kesempatan terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan untuk UMKM di Indonesia sudah ada perhatian pemerintah yang cukup lama dijalankan yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan beberapa skema kredit lainnya.

Namun demikian, kata dia, dalam konteks mekanisme pemberian kredit walaupun sumbernya dari pemerintah, debitur diharuskan memenuhi syarat-syarat minimal tertentu yang harus dipenuhi.

"Banyak sekali UMKM kadang gagal untuk memenuhi syarat itu sehingga tidak mendapatkan KUR. Di sisi lain, banyak UMKM yang tidak menyukai hal-hal yang sifatnya prosedural, sehingga dalam mendanai pembiayaan usahanya mereka mengakses ke lembaga keuangan lain yang prosesnya mudah, namun berbunga tinggi," kata Suhartoko.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan di luar penyaluran KUR, tentu menerapkan standar minimal ke debitur yang lebih ketat untuk mengurangi risiko kreditnya.

Sebagai solusi, pendampingan pengelolaan UMKM harus semakin baik. "Jika sekarang sudah ada, asuransi kredit khususnya UMKM harus diperkuat, paling tidak volume pasar kredit untuk UMKM semakin besar, karena risiko kredit menurun," tegasnya.