Kebergantungan pada Energi Fosil Harus Ditekan

BANDUNG - Depresiasi rupiah terhadap dollar AS hingga di atas asumsi dalam APBN 2018 membuat BUMN yang bergantung pada sektor energi, seperti Pertamina dan PLN akan menghadapi kesulitan. Salah satu upayanya dengan meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan karena potensinya cukup besar.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rizal Jalil mengatakan, saat ini, Pertamina harus menyiapkan dana lebih besar untuk mengimpor minyak, begitu juga dengan PLN yang sebagian besar bahan bakunya masih menggunakan BBM solar dan batu bara.

"Kondisi saat ini akan membuat subsidi pemerintah membengkak. Tidak bisa begini terus, sudah saatnya meningkatkan penggunaan energi terbarukan," ujarnya dalam seminar Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (15/5).

Apalagi, menurutnya, potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dia mencontohkan potensi energi air untuk PLTA mencapai 75 GW namun baru terealisasi sekitar 1,19 persen saja.

"Yang sudah dimanfaatkan untuk PLTA hanya sekitar 5,124 GW, sementara mikrohidro hanya 0,174 GW. Belum sumber lain, seperti panas bumi atau energi matahari," jelasnya.

Jalil mengakui masih banyak kesulitan bagi swasta menggarap EBT. Seperti harga jual listrik yang dianggap kurang menguntungkan, peraturan yang masih dianggap berbelit-belit dan SDM terbatas.

Pacu Investasi

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengakui sejumlah kesulitan yang dihadapi pengembang EBT, seperti pengembang listrik mikrohidro (PLTMh). Namun, menurutnya, pemerintah sudah membuat formula terbaik untuk meningkatkan investasi EBT di Indonesia, seperti melakukan sejumlah pemangkasan peraturan dan perijinan mulai dari pusat hingga daerah.

Dia menyebutkan, hingga saat ini, sebanyak 186 perijinan dibatalkan karena dianggap menghambat investasi. Khusus untuk ketenagalistrikan, sebanyak 20 peraturan telah dipangkas dan 9 peraturan dan 5 perijinan bagi EBT juga dicabut.

"Dari Januari-Maret 2018, 90 peraturan dan 96 perijinan dicabut. Deregulasi ini mempermudah proses bisnis," jelasnya.

Arcandra menyebutkan, sepanjang 2017, telah ditandatangani sebanyak 70 kontrak EBT berkapasitas total mencapai 1.214 MW. Terdiri atas pembangunan pembangkit listrik tenaga air, biogas, biomassa, surya, panas bumi dan minihidro. Minihidro merupakan ijin terbanyak yang diberikan, yakni kepada 49 perusahaan.

Rektor ITB, Kadarsyah mengatakan negara akan maju jika menguasai sumber energi, bukan sekedar memilikinya. Menurutnya, banyak negara tidak memiliki sumber energi. Namun, mereka bisa maju karena ternyata menguasai sumber energi diluar negeri.

tgh/E-10