Kebebasan Pers Mendorong Kemajuan Kebudayaan

Jakarta kembali menjadi tuan rumah dalam perhelatan World Press Freedom Day 2018. Isu kebebasan pers menjadi pembicaraan penting.

Jakarta - Jangan pernah anggap remeh kebebasan pers. Sebab sebuah negara yang menjunjung tinggi kebebasan pers, budayanya lebih maju. Artinya kebebasan mendorong kemajuan budaya sebuah negara atau bangsa. Direktur Jenderal K ebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan hal itu pada acara World Press Freedom Day 2018 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/5).

Menurut Hilmar, kebebasanpers berkorelasi dengan kemajuan kebudayaan. Karena itu, kebebasan pers harus dijaga dan di rawat. Sebab pers, bukan hanya untuk pers itu sendiri. Tapi kerja pers, mendaku pada kepentingan publik. Pers juga menjadi instrumen untuk mendorong kemajuan budaya. "Kebebasan pers juga berpengaruh pada pengembangan kreativitas," katanya.

Hilmar mengatakan, kreativitas tidak akan muncul jika dikekang. Inovasi tak akan lahir, bila ada pembatasan apalagi represi. Tapi kreativitas dan inovasi bisa lahir dalam suasana kebebasan. Maka, kebebasan pers bisa mendorong lahirnya beragam kreativitas. "Kita tidak bisa mengembangkan energi kreativitasnya tanpa adanya kebebasan," katanya.

Padasesi lain di acara yang sama, Hendry Ch Bangun mengurai tentang hambatan-hambatan yang membuat kebebasan pers masih jadi masalah. Dan, hambatan inilah yang kerap terjadi di Indonesia dan mengancam kebebasan pers. Hambatan pertama dari sisi aspek ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan awak media.

Menurut Hendri, harus diakui jika kesejahteraan para wartawan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Atau masih belum sesuai yang diidealkan. Padahal, kerja para jurnalis ini sangat berat. Ia bahkan sering dihadapkan pada ancaman-ancaman. "Aspek ekonomi juga turut ikut menyeret kebebasan pers.

Kesejahteraan wartawan yang belum memadai, gaji dan lainlain, membuat kompetensi yang seharusnya dimiliki wartawan tidak maksimal dalam menghasilkan berita," kata dia. Hambatan kedua yang mengancam kebebasan pers, lanjut Hendry, ketika sebuah media dimiliki oleh politisi. Indepedensi wartawan pun terancam, karena desakan dan tekanan politik dari pemilik media. Berita yang dihasilkan pun tak berimbang.

Bahkan cenderung berpihak. "Kepemilikan media oleh politisi juga mempengaruhi kebebebasan pers," kata Hendry. Konglomerasi media tambah Hendry juga punya pengaruh besar terhadap independensi pers. Dan harus diakui, pada pemilik media di Indonesia, adalah para konglomerat. Di perparah lagu, mereka yang menguasai media adalah juga politisi.

Beberapa bahkan jadi petinggi partai. Ini yang membuat independensi pers di Indonesia berada di kategori 62. Walau kategori ini masih bisa dikatakan bagus. Namun konglomerasi di bidang media, memang selalu menimbulkan masalah." Sehingga mengancam independensi," katanya.

Kriminalisasi Jurnalis

Sementara hambatan yang langsung menyasar pada wartawan, kata Hendry adalah maraknya kriminalisasi terhadap para jurnalis. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Tapi banyak terjadi di belahan dunia. Kriminalisasi jelas menjadi ancaman nyata terhadap kerja jurnalistik. Padahal untuk kontek di Indonesia, telah tersedia perangkat aturan jika misalnya narasumber atau yang diberitakan tak puas atas sebuah berita.

Instrumennya hak jawab, atau mengadukan itu ke dewan pers. "Adanya ancaman pidana bagi para para wartawan jadi ancaman kebebasan pers. Adanya MoU dengan dewan pers mengenai berita-berita yang seperti yang dinilai merugikan tak berimbang akan ditangani oleh dewan pers," ujarnya. Yang pasti, kebebasan pers, kata dia, harus dijaga dan dirawat. Sebab kebebasan pers menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan sebuah bangsa. Bahkan kebebasan pers tak bisa dipisahkan dari gerak maju sebuah peradaban. Karena itu wajib menjaga kebebasan pers. ags/AR-3