Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Perampingan Birokrasi

Ke DPR, Pakar LIPI Protes Kebijakan Reorganisasi

Foto : KORAN JAKARTA/TRISNO JULIANTORO

BERI KETERANGAN | Sejumlah profesor LIPI dan Anggota Komisi VII DPR RI ketika memberikan keterangan di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Sejumlah profesor, peneliti, dan staf administrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyambangai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyampaikan keluhan mengenai kebijakan reorganisasi yang dilakukan oleh Kepala LIPI Laksana Tri Handoko.

"Bahwa ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI. Masalah- masalah itu diantaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecatan eselon II, dan penghapusan sejumlah eselon III," ujar Profesor bidang politik LIPI, Syamsuddin Haris, saat memberikan keterangan di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1).

Haris menuturkan ada rencana untuk dirumahkannya ratusan staf pendukung yang berjumlah 1500 orang. Padahal, ia menambahkan, selama ini staf pendukung tersebut sudah puluhan tahun bekerja dan memberikan jasanya untuk LIPI.

"Nah, ini tentu sangat mengecewakan, sebab kita bukan menolak reorganisasi, tetapi mestinya dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Karena ini menyangkut begitu banyak mulut yang makan, dan banyak anak-anak yang sekolah, belum lagi anak-anak yang mesti minum susu," ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Haris dan profesor serta peneliti yang lain, mengadu kepada DPR untuk mendesak pimpinan LIPI menghentikan kebijakan reorganisasi, sehingga LIPI dapat mempertimbangkan kembali sisi kemanusiaan dan dapat membuat kebijakan ulang secara inklusif dan partisipatif.

Kemudian, Profesor di bidang sejarah LIPI, Asvi Warman Adam, mempertanyakan reorganisasi yang dilakukan oleh Pimpinan LIPI yang memangkas struktur lembaga tersebut dengan alasan efisiensi. Menurutnya, alasan tersebut tidak jelas karena pengambilan kebijakannya tidak administratif.

"Memangkas struktur fungsional LIPI, memangkas eselon di LIPI, juga merumahkan 1.000 orang lebih tenaga pendukung di LIPI, jadi ini meresahkan. Untuk apa," cemasnya.

Menanggapi laporan LIPI, Anggota Komisi VII DPR RI, Bara Hasibuan, mendukung upaya dari sebagian profesor dan peneliti LIPI untuk menghentikan reorganisasi yang tidak partisipatif.

Sementara itu, Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, memaparkan kebijakan reorganisasi, dalam rangka menjalankan misi utama LIPI meliputi pembenahan manajemen internal, percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan peran LIPI. tri/AR-3

Komentar

Komentar
()

Top