Kaum Urban Tetap Harus Didata

Target operasi yustisi adalah mendata secara akurat jumlah para pendatang, apakah memiliki tujuan, tempat tinggal dan keahlian.

JAKARTA - Operasi yustisi tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan manusiawi.

Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, target operasi yustisi adalah mendata secara akurat jumlah pendatang.

"Apakah memiliki tujuan sekolah atau kerja? Kalau kerja mau kerja di mana? Apakah memiliki keterampilan atau keahlian? Mau tinggal sementara di mana, dengan siapa? Apakah dengan keluarga, kerabat atau teman? Berapa lama akan tinggal?" kata Nirwono saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu (2/6).

Pernyataan Nirwono ini merupakan reaksi atas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak akan lagi menggelar operasi yustisi untuk mendata para pendatang yang mengadu nasib di Jakarta.

Nirwono menjelaskan, petugas RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan wali kota sebaiknya mendapatkan data yang akurat.

"Sehingga dapat melakukan antisipasi seperti pengendalian menjamurnya kampung kumuh baru, mencegah tindakan kriminalitas, dan terutama mencegah penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat (PMKS)," ujarnya.

Pendapat tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Komisi D Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. Bestari mengatakan Jakarta ini terbuka untuk semua masyarakat di daerah.

"Tapi, kita harapkan Jakarta itu bukan menjadi tempat sebagai adu nasib. Seharusnya orang-orang yang datang punya keahlian agar dapat membantu perekonomian Jakarta. Saya pikir begitu," ujarnya.

Solusi Atasi Pendatang

Bestari berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta dengan kepala daerah lainnya dapat mencari solusi dalam mengatasi warga pendatang.

"Saya berharap agar pemerintah DKI Jakarta bersama dengan kepala daerah dapat mencari solusi dalam mengatasi kedatangan warga dari daerah," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pihaknya tidak lagi menggelar operasi yustisi pasca-Lebaran mendatang. Namun, Anies tetap meminta RT/RW di Ibu Kota melakukan pendataan bagi warga baru. Menurut Anies, semua orang bisa datang ke Jakarta.

"Tidak ada operasi (yustisi). Tapi kita meminta kepada RT/RW, bila ada warga baru untuk dicatat, lapor dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa saja yang berada di Jakarta," ucapnya.

Anies menyebutkan layanan bina kependudukan sebagai cara untuk mendata warga di Ibu Kota. "Dulunya operasi Bina Kependudukan. Sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan," ujarnya.

Anies mejelaskan sejak operasi yustisi disetop pada tahun lalu, penambahan penduduk yang datang tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, ia kembali meniadakan kegiatan tersebut pada tahun ini.

"Tahun lalu kita sudah tidak melakukan juga. Apakah ada yang merasakan perbedaan dengan tahun lalu? Tidak ada," tutur Anies. john/P-6