Kata Menteri Tjahjo, 681 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi

Berdasarkan capaian tersebut, lanjut Tjahjo, pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah. Sementara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama terkait dengan Indeks Pelayanan Publik, terlihat penyelenggaraan pelayanan terpadu kian baik. Begitu juga dengan digitalisasi pelayanan, serta pemberian pelayanan yang inklusif dan non diskriminatif.

"Hal ini terlihat dengan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah mencapai 33 MPP dan tersebar diberbagai wilayah di Indonesia," katanya.

Sementara untuk memicu dan memacu peningkatan capaian indeks reformasi birokrasi di kementerian atau lembaga dan Pemda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menyusun Road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024. Selain itu juga telah dibentuk kelembagaan pengelola reformasi birokrasi nasional yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

"Road map reformasi birokrasi 2020-2024 tersebut menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga dan Pemda dalam melaksanakan program reformasi birokrasi dan disertai dengan upaya sosialisasi dan pendampingan serta peningkatan kapasitas Tim Penilai Internal dan Pokja Reformasi Birokrasi baik di kementerian, lembaga atau Pemda. Selain itu juga diikuti dengan terbitnya Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019, Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan rata-rata Indeks Reformasi Nasional sebesar 65,95" kata Tjahjo. ags/N-3