Kasus PMK di Daerah Naik Tajam, Langkah Antisipasi Harus Diperkuat

JAKARTA - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah terus meningkat pada pekan terakhir bulan ini. Kasus itu dilaporkan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta serta sejumlah wilayah lainnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus PMK pada 2025. Karenanya, dia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), mengambil langkah cepat dan tegas menangani situasi ini guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kasus PMK yang kembali merebak ini membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak ini,” ujar Abdul Kharis di Jakarta, Rabu (29/1).

Politisi Fraksi PKS ini menekankan koordinasi lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut.

“Kerja sama antara pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, penutupan pasar hewan selama 14 hari, disertai disinfeksi, harus dilakukan tanpa toleransi. Tindakan ini penting untuk menghentikan rantai penyebaran,” tegasnya.

Abdul Kharis juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya peternak, tentang bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya. Dia mendorong Kementan lebih gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada peternak agar mereka memahami pentingnya vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya.

Selain itu, Abdul Kharis meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar sampai kepada peternak yang membutuhkan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyebaran lebih luas dan meminimalkan kerugian ekonomi.

Dengan berbagai langkah terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan secara konsisten, Abdul Kharis optimistis pemerintah mampu mengendalikan penyebaran PMK dan mencegah dampak negatif lebih besar.

Adapun di Bekasi, Jawa Barat kasus PMK pada hewan ternak terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tercatat, sebanyak 86 hewan ternak terinfeksi PMK sejak 21 Januari 2025.

"Dari jumlah tersebut, 26 hewan dinyatakan sembuh, tiga mati, dan 10 lainnya terpaksa dipotong," ujar Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dwiyan Wahyudiharto belum lama ini.

Dwiyan menambahkan tingginya mobilitas hewan ternak, terutama menjelang perayaan keagamaan, menjadi salah satu penyebab utama penyebaran virus PMK.

Faktor lainnya, kurang disiplinnya peternak dalam menerapkan biosecurity, seperti desinfeksi kandang dan pembatasan akses hewan baru, serta kondisi cuaca lembap akibat musim hujan yang memperburuk situasi.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP), M Saleh mengatakan kasus baru PMK di Jombang, Jawa Timur meningkat. Menjelang akhir Januari 2025, kini kasus sudah menyentuh 1.164.

"Per Senin (27/1), temua kasus PMK di Kabupaten Jombang meningkat dan menyentuh 1.164 kasus dengan jumlah kematian sapi mencapai 60 ekor," sebutnya.

Penutupan Diperpanjang

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Bantul memutuskan penutupan Pasar Hewan Imogiri yang merupakan pasar hewan terbesar di Bantul diperpanjang hingga dua pekan lagi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, Joko Waluyo menuturkan penutupan Pasar Hewan Imogiri semestinya berakhir, Senin (27/1). Mengingat kasus PMK di Bantul tak kunjung turun, pemda memutuskan memperpanjang penutupan pasar hewan Imogiri hingga dua pekan ke depan.

"Pasar Hewan Imogiri akan ditutup hingga 10 Februari mendatang," ungkapnya.