Kader Golkar Harus Ikuti Kebijakan Partai

JAKARTA - Majelis Etik Partai Golkar merekomendasikan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk memecat kader yang tidak mendukung pasangan caprescawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pemecatan diusulkan karena kader tersebut sudah melanggar prinsip dan etik partai.

"Majelis Etik selaku lembaga penegakan etik Partai Golkar merekomendasikan kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk mengambil tindakan tegas berupa sanksi pemberhentian/ pemecatan dari keanggotaan partai," kata Ketua Majelis Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (3/10).

Sebelumnya beredar video yang di dalamnya menampilkan sejumlah orang mengenakan pakaian Golkar. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Forum Caleg Golkar. DPP Golkar telah mengklarifikasi, hanya dua orang dalam video itu yang dapat dipastikan sebagai caleg Golkar.

Hatta menegaskan apa yang dilakukan oknum kader dengan menyatakan tidak mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin merupakan pelanggaran prinsip dan etik.

Dia menegaskan Partai Golkar tidak memiliki struktur, bagian dan atau organisasi serta lembaga internal dengan nama Forum Caleg Golkar.

Menurut Hatta, terlibatnya calon anggota legislatif dari Partai Golkar pada forum tersebut merupakan tindakan pelanggaran yang prinsip yaitu mengabaikan keputusan Munaslub Partai Golkar tahun 2017. Putusan itu salah satunya menetapkan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Partai Golkar dan juga pelanggaran kode etik Partai Golkar.

Dikenakan Sanksi

Pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor PO-19/DPP/Golkar/ Vll/2018 tentang Kode Etik Partai Golkar. "Setiap perbuatan anggota Partai Golkar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam AD/ ART, PDLT, Peraturan Organisasi, juklak dan keputusankeputusan partai akan dikenakan sanksi," jelasnya.

Hatta menekankan penggunaan lambang, logo, dan atribut Partai Golkar oleh Forum Caleg Golkar dalam forum tersebut bukan merupakan bagian dari Partai Golkar dan merupakan penyalahgunaan atribut Partai. Majelis Etik juga merekomendasikan kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk mengambil langkah hukum yang dianggap perlu terhadap penyalahgunaan penggunaan lambang, logo, atribut dan atau penggunaan nama Partai Golkar oleh Forum Caleg Partai Golkar.

Majelis Etik meminta kepada seluruh anggota dan kader Partai Golkar untuk senantiasa mawas diri, tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu serta menjaga marwah dan martabat Partai demi terciptanya soliditas Partai khususnya dalam memasuki pesta demokrasi pemilu 2019.

Sebelumnya, Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Saat di awal menyatakan dukungan kepada Jokowi, partainya tak mensyaratkan soal posisi cawapres harus dari Golkar.

"Berkali-kali disampaikan Golkar adalah yang mendukung Bapak Presiden yang paling awal dalam bentuk keputusan organisatoris yang jelas. Baik dalam rapimnas maupun munas. Di awal tersebut dalam statementnya Partai Golkar tidak memberikan persyaratan untuk itu (cawapres). Oleh karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan dan pembicaraan dengan ketua umum partai-partai yang ada terutama yang mendukung Pak Presiden, Partai Golkar menyerahkan nama tersebut ke Pak Presiden," jelasnya.

Airlangga juga menyampaikan sikap Golkar yang mendukung penuh Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Sikap itu menurut Airlangga mendapat respons positif dari Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. "Partai Golkar juga sudah mengambil keputusan untuk mendukung Pak Jokowi. Beliau (Habibie) tentu sebagai dewan kehormatan partai sangat mendukung itu," kata Airlangga. rag/Ant/N-3