Junta: Teroris Ledakkan Konsulat Tiongkok

YANGON - Junta militer yang berkuasa di Myanmar pada Minggu (20/10) mengumumkan bahwa sebuah ledakan terjadi di Konsulat Jenderal Tiongkok di Kota Mandalay pada Jumat (18/10) lalu sebagai serangan teroris.

Sebelumnya pada Sabtu (19/10), militer Myanmar mengatakan bahwa akibat ledakan itu atap dari gedung konsulat itu mengalami kerusakan, namun tidak ada korban yang terluka pada insiden ini. Junta militer pun mengatakan pasukan keamanan sedang menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Junta militer mengecam insiden tersebut sebagai tindakan terorisme.

Media independen setempat mengutip keterangan dari pihak berwenang mengatakan bahwa sebuah granat telah dilemparkan ke kompleks konsulat tersebut.

"Konsulat Tiongkok di Kota Mandalay, diserang dengan alat peledak," lapor media lokal.

Ledakan itu terjadi di kantor konsulat di pusat mandalay, sebelah selatan istana Kerajaan sekitar pukul 7 malam waktu setempat pada tanggal 18 Oktober, kata media lokal.

Sedangkan media Irrawaddy melaporkan sebuah granat telah dilemparkan ke kompleks tersebut, yang biasanya dijaga oleh anggota pasukan keamanan Myanmar.

Seorang pejabat Myanmar di Mandalay mengkonfirmasi kepada AFP bahwa memang telah terjadi insiden di kompleks kantor konsulat Tiongkok di Mandalay pada larut malam.

Di Myanmar, pasukan prodemokrasi dan kelompok etnis bersenjata telah berperang melawan junta sejak militer melancarkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi tiga tahun lalu.

Tiongkok yang berbatasan dengan Myanmar telah menyerukan gencatan senjata melalui mediasi perundingan damai dan cara lainnya. Namun, beberapa orang mengkritik Tiongkok karena mencampuri urusan dalam negeri Myanmar untuk mendukung kekuatan antijunta.

Tingkok adalah sekutu utama dan pemasok senjata bagi junta Myanmar, tetapi juga memelihara hubungan dengan kelompok etnis yang memerangi militer di Negara Bagian Shan, utara Myanmar, menurut para analis.

Perekrutan Paksa

Sementara itu kantor berita Radio Free Asia (RFA) pada akhir pekan lalu melaporkan bahwa warga Myanmar yang dideportasi dari Thailand telah diculik dan dipaksa direkrut untuk jadi tentara.

"Junta Myanmar telah merekrut secara paksa para pekerja migran yang dipulangkan oleh Thailand karena masuk secara ilegal dan tinggal melebihi batas waktu visa mereka dalam lima kejadian terpisah dalam beberapa minggu terakhir, menurut para deportan kepada RFA, seraya menginformasikan bahwa beberapa diantaranya mengatakan mereka dibebaskan setelah membayar uang tebusan yang cukup besar kepada militer.

Putus asa untuk mendukung kekuatan pasukan yang semakin menipis di tengah kekalahan yang terus bertambah dari kelompok-kelompok pemberontak dan penyerahan diri secara massal, junta memberlakukan undang-undang wajib militer yang mulai berlaku sejak April lalu.

Awal bulan ini, Kementerian Ketenagakerjaan Thailand mengumumkan bahwa pihak berwenangnya telah menahan hampir 200.000 warga negara Myanmar selama 120 hari penindakan nasional terhadap pekerja migran yang tidak memiliki identifikasi atau dokumentasi yang memadai.

Atas laporan ini, para aktivis hak asasi manusia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan terhadap junta atas aksinya itu.

"Dari aspek hukum, penculikan semacam itu untuk wajib militer sama sekali tidak dapat diterima," kata seorang aktivis yang tidak mau disebutkan namanya. "Ini bertentangan dengan hukum internasional dan komunitas internasional, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), yang merupakan salah satu anggotanya, harus memberikan sanksi yang segera dan efektif terhadap junta," imbuh dia.AFP/NHK/RFA/I-1