Junta Didesak Izinkan Utusan Asean Temui Aung San Suu Kyi

SYDNEY - Delapan negara dan kepala diplomatik Uni Eropa pada Jumat (15/10) mendesak agar junta di Myanmar membiarkan utusan khusus dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) bertemu dengan pemimpin sipil terguling, Aung San Suu Kyi.

Seruan itu muncul saat tumbuh kekhawatiran surutnya komitmen pemerintah militer terkait konsensus lima poin yang disepakati pemimpin junta di Myanmar dengan Asean untuk meredakan krisis berdarah yang meletus setelah kudeta 1 Februari.

Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, dan Timor Leste, mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan situasi mengerikan di Myanmar dan mendesak Naypyidaw untuk terlibat secara konstruktif dengan utusan khusus itu.

"Kami selanjutnya menyerukan kepada militer untuk memfasilitasi kunjungan rutin ke Myanmar oleh Utusan Khusus Asean, dan agar dia dapat terlibat secara bebas dengan semua pemangku kepentingan," demikian bunyi pernyataan bersama mereka, yang isinya juga didukung oleh kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell.

Desakan negara-negara internasional itu jelas-jelas mengacu pada sikap junta yang menolak utusan khusus Asean, Erywan Yusof, yang juga menteri luar negeri kedua Brunei, untuk mendapatkan akses untuk menemui Suu Kyi.

Desakan internasional itu muncul sebelum para menteri luar negeri Asean akan bertemu secara virtual pada Jumat malam untuk memperdebatkan apakah akan mencekal pemimpin junta di Myanmar, Min Aung Hlaing, agar tak mengikuti pertemuan puncak Asean mendatang, menyikapi sikap keras kepala pemerintah junta yang enggan melaksanakan komitmennya.

Sebelumnya pihak berwenang Myanmar mengatakan mereka tidak akan mengizinkan Erywan untuk bertemu siapa pun yang sedang diadili, termasuk Suu Kyi. Pada Kamis (14/10), Kementerian Luar Negeri Myanmar bahkan menentang tekanan dari beberapa negara anggota Asean lainnya dengan menyatakan bahwa Yusof tidak bisa melangkahi izin undang-undang yang berlaku di Myanmar dan mendesak untuk fokus pada pertemuan dengan pejabat pemerintah sebagai gantinya.

Tolak Kompromi

Sementara itu sebelum mengikuti pertemuan virtual para menteri luar negeri anggota Asean, Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, pada Jumat menegaskan bahwa Malaysia tidak akan berkompromi dengan Myanmar jika tak ada kemajuan untuk menghormati komitmennya terhadap rencana perdamaian.

"Malaysia tidak ingin kepala junta Myanmar mengikuti pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara mendatang jika dia gagal untuk menghormati komitmennya," kata Menlu Saifuddin.

Menlu Saifuddin juga mengatakan dia telah diberitahu bahwa Erywan berencana mengunjungi Myanmar pekan depan. "Malam ini, kami akan melihat rincian kunjungan yang diusulkan (Erywan)," kata Menlu Saifuddin dalam sebuah konferensi pers. "Jika tidak ada kemajuan nyata, maka Malaysia akan tetap pada sikap yang tidak ingin jenderal (Min Aung Hlaing) itu menghadiri KTT. Tidak ada kompromi untuk itu," pungkas Saifuddin. ST/AFP/I-1