Junta Batasi Kontak Parpol dengan Orang Asing

BANGKOK - Junta yang berkuasa di Myanmar telah membatasi partai politik untuk bertemu dengan orang asing atau organisasi internasional jelang pemilihan umum tahun depan. Komisi pemilihan umum yang ditunjuk junta mengatakan pada Jumat (12/8) bahwa 92 partai politik yang terdaftar di negara itu harus meminta izin jika mereka ingin bertemu dengan organisasi atau individu asing.

"Partai politik harus menghormati hukum. Jika mereka gagal melakukannya, pendaftaran partai mereka akan dibatalkan," kata komisi itu dalam sebuah pernyataan.

Badan itu juga menuduh kedutaan asing dan organisasi nonpemerintah internasional ikut campur dalam pemilihan 2020 yang mengakibatkan penipuan.

Partai-partai politik di Myanmar mengecam dekrit baru tersebut. Mantan anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Soe Thura Tun, mengatakan bahwa pembatasan itu tidak demokratis dan tidak menghormati hak kebebasan berserikat.

"Tidak pantas membatasi mereka (partai politik)," kata Thura Tun pada Sabtu (13/8).

Sementara itu ketua Partai Rakyat, Ko Ko Gyi,mengatakan bahwa pengumuman itu belum pernah terjadi sebelumnya dan bukan pertanda baik bagi prospek pemilihan Myanmar berikutnya menjadi praktik sejati dalam demokrasi.

"Kami yakin bahwa tindakan mereka akan menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat Myanmar dan kepercayaan masyarakat internasional dalam pemilu mendatang dan sistem demokrasi," kata Ko Gyi.

Klaim Kecurangan

Myanmar telah terjerumus ke dalam kekacauan dan ekonominya compang-camping sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi.

Militer menuduh kecurangan pemilih yang meluas selama pemilihan November 2020 yang dimenangkan oleh Partai NLD yang dipimpin Suu Kyi, meskipun pengamat internasional mengatakan pemilihan itu sebagian besar bebas dan adil.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mendesak masyarakat internasional untuk menolak "pemilihan palsu" junta yang direncanakan tahun depan.

"Mereka tidak bisa bebas atau adil dalam kondisi saat ini," kata Blinken pada pertemuan menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) di Phnom Penh, Kamboja, di mana diplomat utama junta tak diperbolehkan hadir karena kegagalannya untuk berunding dengan oposisi. AFP/I-1