Jokowi Telepon Kepala BNPB, Panglima, dan Kapolri

SAMOSIR - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Panglima TNI dan Kapolri segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Riau dan Palangkaraya.

"Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan selepas mengunjungi Kampung Adat Batu Persidangan, di Kampung Huta Siallagan, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (31/7).

Luas lahan dan hutan yang terbakar di sejumlah provinsi, per 29 Juli, mencapai 42.740 hektare. Area lahan dan hutan yang terbakar paling luas berada di Riau. Selain di Riau, lahan dan hutan terbakar paling banyak juga terjadi di Kalimantan Timur (5.153 hektare), Kepulauan Riau (4.969 ha), Sumatera Selatan (2.274 hektare), serta Kalimantan Utara dengan luas lahan hutan terbakar mencapai 792 hektare.

Sedangkan jumlah titik panas (hotspot) per 30 Juli 2019 tersebar di sejumlah wilayah. Titik api yang terbanyak adalah di Riau 104 titik api. Kemudian, Kalteng (62), Kalbar (46), Sumsel (43), Lampung (29), Kalsel ( 21), Bangka Belitung (19), Jambi (18), Kaltim (15), Aceh (14), Sumbar ( 12), Sumut (sembilan), Bengkulu (lima), Kepulauan Riau (tiga), serta Kaltara (dua) titik api.

Presiden menegaskan hingga saat pemerintah belum perlu menurunkan pesawat khusus untuk pemadaman kebakaran hutan. Ia yakin helikopter yang dimiliki BNPB, TNI, dan Polri masih bisa digunakan untuk pemadaman. "Saya kira masih bisa diatasi dengan helikopter," ujar Jokowi.

Personel Gabungan

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Plh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo, mengatakan personel gabungan sedang bekerja keras untuk melakukan pemadaman lahan dan hutan yang terbakar. Personel tersebut berasal dari satuan tugas (satgas) darat, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga.

"Total personel gabungan berjumlah 5.929 personel yang tersebar di lima provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah masingmasing berjumlah 1.512 personel, sedangkan Kalimantan Barat berjumlah 1.395 personel," papar Agus. Upaya satgas darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali satgas udara.

Jumlah tersebut, menurut Agus, belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di lima provinsi. Agus menyebut helikopter disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan tiga, Kalimantan Barat enam, dan Kalimantan Tengah tujuh.

Helikopter yang ditempatkan di Riau merupakan dukungan dari BNPB tujuh unit, KLHK satu, swasta delapan, dan TNI satu. Sementara itu, air yang digunakan untuk pemadaman dan pendinginan mencapai 61.066.300 liter untuk semua wilayah terdampak. Selain armada helikopter, satuan tugas udara didukung pesawat untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Operasi ini dimaksudkan untuk memicu terjadinya hujan di wilayah-wilayah yang papar hotspot dengan menebarkan garam di awan potensial. Dampak Kekeringan Pada kesempatan itu, BNPB juga mengulas tentang adanya 2.347 desa di 95 kabupaten atau tujuh provinsi di Indonesia yang terdampak bencana kekeringan akibat musik kemarau sampai Rabu (31/7).

Agus menyebut provinsi itu, meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, dan NTT. Provinsi NTT menjadi wilayah yang paling parah dilanda kekeringan.

"Di NTT kekeringanannya cukup banyak, itu ada di 848 desa totalnya," kata Agus. Agus menyebut musim kemarau panjang yang cenderung kering ini akan terus terjadi hingga September. Wilayahwilayah yang kini terdampak akan terus mengalami kekeringan hingga musim hujan tiba.

BNPB bersama pihak terkait telah melakukan sejumlah upaya meminimalkan dampak kekeringan, salah satunya dengan penyaluran air bersih ke beberapa desa yang terdampak cukup parah. "Kekeringan, sudah ada usaha water boombing. Sudah ada upaya droping air ke beberapa daerah terdampak kekeringan," kata dia.

eko/fdl/Ant/P-4