Jokowi: Pemerintah Upayakan Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM Berat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terjadi di Tanah Air. Ia menegaskan pemerintah berupaya agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/1).

Jokowi mengatakan menaruh simpati dan empati mendalam kepada korban dan keluarga korban. Ia menegaskan pemerintah berusaha memulihkan hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

"Saya minta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ini disampaikan Jokowi usai membaca laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Tim PPHAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022
Halaman Selanjutnya....