Jokowi Mesti Siapkan Fondasi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menyatakan pemerintah bisa menghapus defisit itu tanpa menghambat pertumbuhan dan berkelanjutan, jika bisa beralih dari paradigma ekonomi konsumsi ke produksi.

"Belanja modal yang nonproduktif diubah jadi produktif. Dari kredit bubble properti ke pertanian dan sektor riil yang hasilkan pangan, sehingga konsumsi rakyat tak lagi impor, tapi dari produksi nasional petani sendiri. Ini akan menjadi sumber penghasilan dan kenaikan kehidupan rakyat petani yang hampir 70 juta jiwa," papar dia.

Irvan menambahkan Indonesia membutuhkan pemerintahan yang secara masif dan intensif membangun dari bawah, yaitu ekonomi perdesaan. Tidak mungkin membangun negara, dengan penduduk 260 juta jiwa, melalui konglomerasi atau kelompok besar yang tidak membangun ekonomi rakyat.

"Terbukti, trickle down effect yang dipraktikkan selama 30 tahun gagal. Tak bangun kesejahteraan dan pemerataan bagi rakyat," ungkap Irvan.

Dia juga menegaskan pemerintah harus mampu menghapus impor pangan yang nilainya mencapai 12 miliar-15 miliar dollar AS setahun. "Ini tentunya menghabiskan devisa hanya untuk urusan makan. Pada akhirnya, memaksa negara untuk menambah utang luar negeri," tukas Irvan.
Halaman Selanjutnya....