Johnson Siap Perjuangkan Brexit

Dalam kampanyenya untuk mendapatkan posisi PM Inggris, Boris Johnson, menyatakan siap memperjuangkan Brexit, namun dipastikan Inggris tidak akan membayarkan tagihan denda terhadap Brussels.

LONDON - Boris Johnson, unggulan calon perdana menteri dari Partai Konservatif untuk menggantikan Theresa May, menegaskan bahwa Inggris tidak akan membayarkan tagihan denda keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit) yang disepakati dengan Uni Eropa (UE) jika ia terpilih jadi Perdana Menteri Inggris berikutnya.

Johnson sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris pada masa kepemimpinan PM May, tapi kemudian mengundurkan diri karena tak setuju dengan strategi negosiasi Brexit. Selain tak akan membayar denda, Johnson juga mengisyaratkan ia akan membatalkan ketentuan kontroversial untuk perbatasan Irlandia yang tercantum dalam kesepakatan Brexit saat ini.

"Kolega dan mitra kita perlu memahami bahwa uang itu akan dipertahankan hingga waktu tertentu sampai kita mendapatkan kejelasan atas masa depan," kata Johnson kepada The Sunday Times edisi Sabtu (8/6).

"Untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik, uang adalah pembayar utang dan pelicin yang hebat," imbuh Johnson dalam sesi wawancara surat kabar pertamanya sejak mencalonkan sebagai perdana menteri Inggris berikutnya.

Bursa kepemimpinan Inggris terbuka setelah Theresa May pada Jumat (7/6) pekan lalu secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif. Langkah itu serta merta memicu persaingan untuk penggantinya sebagai PM Inggris, yang diikuti Johnson dan 10 kandidat anggota parlemen lainnya.

Pemimpin partai berkuasa, yang memenangkan kursi terbanyak pada pemilihan umum terakhir pada 2017, secara otomatis menjadi perdana menteri. Persaingan itu diperkirakan akan berakhir pada akhir bulan depan, dimana Johnson menjadi calon unggulan.

Sejumlah anggota kabinet dari kubu Konservatif, pada akhir pekan lalu menyatakan telah siap bergabung sehingga menambah banyak anggota parlemen yang akan mendukung Johnson. Mereka adalah Menteri Komunitas James Brokenshire, Menteri Transportasi Chris Grayling, dan Menteri Urusan Welsh, Alun Cairns.

Dalam kampanyenya, Johnson sesumbar bahwa dirinya sanggup mengalahkan para kandidat lainnya seperti pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, dan ketua Partai Brexit, Nigel Farage, yang mana Partai Brexit berhasil menyedot simpati dari pendukung konservatif yang tak puas atas penanganan Brexit oleh partai mereka.

"Semua ini bisa dicapai jika bisa melaksanakan Brexit sesuai dengan janji yaitu pada 31 Oktober mendatang," ucap Johnson.

Rencana Brexit sebelumnya telah tertunda dua kali di bawah kepemimpinan May, bersamaan dengan kemandekan parlemen atas kesepakatan perceraian dengan Brussels, dan akhir Oktober sebagai batas waktu Brexit terbaru.

Kesepakatan Brexit tertunda salah satu akibat utamanya yaitu karena ketentuan terkait perbatasan Irlandia yang tercantum dalam kesepakatan Brexit saat ini.

Ketentuan itu akan mencegah kembalinya pemeriksaan perbatasan antara provinsi Inggris di Irlandia Utara dan Republik Irlandia, jika kedua pihak gagal menyepakati pakta perdagangan bebas pada akhir masa transisi setelah Inggris meninggalkan blok UE.

Lolos Tuntutan

Pencalonan Johnson sebelumnya terganjal kasus pengadilan yang menuding mantan Menlu Inggris itu telah berbohong selama kampanye referendum Brexit 2016. Kasus itu dimenangkan Johnson pada Jumat (7/6) pekan lalu dimana pengacara pembelanya menyataakan kasus itu sarat dengan motivasi politik.

Dalam kampanye Brexit 2016, Johnson dituding telah membohongi publik dengan mengklaim bahwa Inggris tak perlu lagi membayar pada Brussels setiap pekannya sebesar 350 juta poundsterling (445 juta dollar AS).

Dalam tuntutan, Johnson disebut telah melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan wewenang dengan membuat klaim bohong. Oleh karena itu Johnson dipanggil ke pengadilan. Namun kemudian tuntutan itu kandas dan Johnson bisa ikut serta dalam bursa kepemimpinan di Inggris. ang/AFP/I-1