Johnson Ancam Anggota Parlemen

Perdana Menteri Boris Johnson tak ingin rencananya membawa Inggris keluar dari Uni Eropa dijegal. Oleh karena itu Johnson mengancam akan mendepak anggota parlemen yang membangkang.

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, membuat pernyataan yang mengejutkan selang beberapa pekan lagi batas waktu keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit) pada 31 Oktober mendatang. Dalam pernyataannya, PM Johnson mengancam akan menyingkirkan anggota parlemen dari partai berkuasa dengan cara tidak akan dipilih lagi dalam pemilu berikutnya, jika mereka mencoba menjegal Brexit tanpa kesepakatan.

"Adalah hal yang tak masuk akal bagi anggota parlemen, setelah sebelumnya mereka menolak kesepakatan sebanyak tiga kali, dan kini mencoba menjegal perdana menteri saat ia berusaha untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan yang akan mereka dukung," kata juru bicara perdana menteri kepada awak media, Senin (2/9), seraya menyatakan bahwa PM Johnson akan melakukan pertemuan dengan kabinet pada malam harinya.

Ancaman Johnson itu dikemukakan setelah petinggi partai berkuasa Konservatif seperti mantan Menteri Keuangan Philip Hammond merencanakan cara agar perdana menteri tidak membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) pada 31 Oktober tanpa kesepakatan.

Dalam alasannya, PM Johnson menegaskan bahwa dirinya harus membiarkan opsi kekacauan tetap terbuka untuk mencoba membujuk Brussels agar mengalah pada saat terakhir dan menyetujui kesepakatan ekonomi yang lebih baik untuk Inggris.

Sebelum mengancam akan mendepak anggota parlemen yang membangkang, pekan lalu PM Johnson telah menuai kontroversi politik dengan memutuskan untuk membekukan parlemen selama lebih dari sebulan walau manuver itu legal.

Strategi Johnson

Strategi Johnson untuk balik melawan lawan politik dari dalam negeri dan tarik ulur kesepakatan dengan Brussels, telah membantu partainya untuk kembali mendapatkan dukungan lewat jajak pendapat.

Dukungan ini amat dibutuhkan Johnson untuk menggolkan kesepakatan Brexit sesuai keinginannya sehingga kemudian bisa dilaksanakan sebuah pemilihan umum sesegera mungkin.

Sementara itu upaya anggota parlemen seperti Hammond dan anggota parlemen oposisi yang pro-Eropa untuk menghentikan Johnson akan rumit. Namun begitu, langkah pertama mereka yang akan ditempuh yaitu merebut kembali kekuasaan dari pemerintah berkuasa lewat sebuah mosi.

Jika mereka berhasil, maka akan disetujui sebuah aturan pada pekan berikutnya yang akan memaksa Johnson untuk memperpanjang batas waktu Brexit yang akan diajukan oleh PM Inggris itu saat menghadiri KTT UE pada 17-18 Oktober.

Sementara itu, baik Brussels dan London sudah bisa menerka peluang terbesar dari akhir kemitraan antara Inggris dan UE yaitu Brexit tanpa kesepakatan. Untuk itu kesepakatan yang harus dibereskan antara UE dan Inggris yaitu tinggal mengenai klausul backstop (pengaturan perbatasan antara Irlandia Utara yang merupakan wilayah Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia yang adalah anggota UE). ang/AFP/I-1