Jepang Batasi Ekspor Bahan Baku Ponsel ke Korea Selatan

TOKYO - Pemerintah Jepang mengumumkan pembatasan ekspor bahan baku ponsel pintar (smartphone) ke Korea Selatan, menyusul perselisihan kedua negara terkait kerja paksa di masa perang. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) mengumumkan peraturan pengetatan ekspor akan berlaku pada 4 Juli 2019.

"Sistem kontrol ekspor dibangun berdasarkan hubungan kepercayaan internasional. Setelah ditinjau oleh kementerian terkait, harus dikatakan bahwa hubungan kepercayaan antara Jepang dan Korsel telah dirugikan secara signifikan," tulis METI.

Pembatasan ekspor tersebut disebut-sebut akan mempengaruhi raksasa teknologi Korsel, seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan LG Electronics. Pembatasan baru berlaku untuk tiga bahan kimia serta transfer teknologi manufaktur, menghapusnya dari daftar yang secara efektif memungkinkan ekspor yang dipercepat.

Kendati dibatasi, bukan berarti Jepang benar-benar menghentikan ekspornya ke Korsel. Eksportir hanya akan melewati proses tambahan, seperti mengajukan izin untuk mengirimkan barang mereka ke Korsel. Proses itu diperkirakan memakan waktu 90 hari untuk satu kali perizinan pengiriman barang.

METI mengatakan pihaknya juga akan mulai meminta komentar publik tentang penghapusan Korsel dari daftar negara-negara "putih" yang menghadapi pembatasan minimal pada transfer teknologi dengan implikasi keamanan nasional.

"Dengan Korea Selatan, kepercayaan yang merupakan dasar dari kontrol ekspor telah dirusak," kata Jun Iwamatsu, pejabat yang bertanggung jawab atas kontrol ekspor di METI.

Bahan kimia yang terpengaruh oleh langkah ini adalah fluorinated polymide, yang digunakan dalam pembuatan display, penangkal agen fotosensitisasi, yang digunakan dalam pembuatan chip, dan hidrogen fluoride, yang digunakan untuk membersihkan chip.

Jepang dan Korea Selatan sama-sama negara demokrasi, ekonomi pasar dan sekutu AS, tetapi hubungan mereka tegang selama beberapa dekade sebagai akibat dari pemerintahan kolonial Tokyo 1910-1945 yang brutal atas semenanjung Korea.

Ketegangan kedua negara meningkat setelah pengadilan Korsel memerintahkan perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa pada masa perang. Namun, Jepang menolak, dan mengajukan persoalan tersebut ke arbitrase. AFP/P-4