Jenderal Junta Myanmar Salahkan Pejuang Etnis Minoritas Pemilu Ditunda

Kudeta pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi menimbulkan kekacauan, menyebabkan ribuan orang tewas dan menghancurkan perekonomian Myanmar.

Selama enam bulan terakhir, cengkeraman para jenderal terhadap kekuasaan tampak lebih goyah dibandingkan sebelumnya dengan adanya puluhan "Pasukan Pertahanan Rakyat" (PDF) anti-junta yang memerangi tentara di seluruh negeri.

Pada bulan Oktober, aliansi pejuang etnis minoritas melancarkan serangan mendadak di negara bagian Shan utara, merebut wilayah dan mengambil kendali jalur perdagangan yang menguntungkan ke Tiongkok.

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan pekan lalu bahwa kekalahan di medan perang dan masalah perekrutan merupakan "ancaman nyata bagi militer Myanmar".

Situasi ini telah mendorong junta untuk menegakkan undang-undang dinas militer, yang memungkinkan junta memanggil semua pria berusia 18-35 tahun dan wanita berusia 18-27 tahun untuk wajib militer selama dua tahun.
Halaman Selanjutnya....