Jauhi Praktik Politik Negatif Selama Pilkada

SURABAYA - Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, dan suasana tetap kondusif atas perbedaan pilihan. Aparatur sipil negara (ASN) diminta netral supaya pesta demokrasi dapat berjalan dengan jujur dan adil.

"Jauhi praktik politik yang negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Jangan sampai ada hal yang berpotensi kurang konstruktif yang berakibat Pilkada Serentak menimbulkan suasana menjadi tidak aman dan kondusif," kata Khofifah, di Surabaya, Selasa (24/11).

Menurut Khofifah, netralitas ASN penting diwujudkan supaya Pilkada Serentak 2020 dapat menghasilkan pimpinan daerah yang baik dan berintegritas.

Seperti diketahui, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim akan melangsungkan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Daerah tersebut terdiri dari 16 kabupaten dan tiga kota yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Surabaya.

Kedepankan Persatuan

Menurut Khofifah, berbeda pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dan lumrah dalam perhelatan demokrasi. Namun demikian, masyarakat tetap harus mengedepankan tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan meski pilihan calon pemimpinnya berbeda.

Khofifah menyebut, siapapun nantinya yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020 merupakan putra-putri terbaik bangsa. Maka dari itu, setelah Pilkada usai kepemimpinan mereka harus didukung penuh meski saat Pilkada bukan merupakan pilihan politik.

"Poinnya adalah bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini harus berlangsung dengan penuh rasa persaudaraan, tanpa ada tekanan dari manapun. Kita junjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan agar Pilkada berlangsung lancar, aman, dan damai, serta tetap mematuhi aturan kesehatan Covid-19," tutur dia.

Terkait situasi pandemi Covid-19, Khofifah mengajak semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses Pilkada. n SB/N-3