Jangan Ragu Evaluasi K/L bidang Pangan yang Berkinerja Buruk

"Kenaikan sekitar 15 triliun rupiah itu bukan angka yang besar ketika bicara sektor pangan," jelas Badiul.

Ia menyampaikan dampak minimnya anggaran ketahanan pangan menyebabkan kecenderungan pemerintah mengimpor barang pokok yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

"Impor itu juga terjadi akibat rendahnya anggaran di sektor pangan yang tidak mampu mendorong produktivitas dalam negeri, sehingga harus diimpor," kata Badiul.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat memberi pengarahan pada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah di Bali, akhir pekan lalu, meminta mereka mengurangi impor dan menggunakan minimal 40 persen dari belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta BUMN dibelanjakan untuk membeli produk lokal.

Presiden menilai realisasi belanja untuk produk dalam negeri masih cukup rendah, yaitu hanya 214 triliun rupiah atau sekitar 14 persen dari total belanja barang dan jasa sebesar 1.481 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....