Jangan Gunakan Subsidi untuk Redam Dampak Inflasi Global

» Dunia usaha berinisiatif meningkatkan produksi seiring dengan membaiknya permintaan dalam negeri.

» Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau pemerintah untuk memperkuat perekonomian domestik dalam menghadapi dampak dari ketidakpastian ekonomi global khususnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta dampak normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral dunia.

Wakil Kepala Badan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, dalam sebuah forum diskusi daring di Jakarta, Selasa (17/5), mengatakan peningkatan ekonomi domestik yang efektif adalah dengan meningkatkan produktivitas yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat sehingga pendapatan mereka terus bertambah.

"Pemerintah tidak bisa meningkatkan subsidi untuk menghadapi inflasi. Kalau begitu, defisit APBN akan kembali membengkak," kata Aviliani.

Menurut Aviliani, dampak dari inflasi global saat ini adalah adanya kenaikan harga-harga, terutama komoditas dan minyak dunia. Hal tersebut pun menyebabkan nilai tukar rupiah melemah dan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri meningkat.

Dalam kondisi ketidakpastian dari eksternal tersebut beruntung dunia usaha menilai perlunya memacu produksi melalui penambahan atau inovasi produk, seiring dengan mulai membaiknya permintaan domestik dan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan inflasi domestik akibat kenaikan inflasi global. Dia menyebutkan perkembangan tersebut tecermin dari investasi pada triwulan I-2022 yang mampu tumbuh 4,09 persen jika dibandingkan dengan triwulan I-2021.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet, yang diminta pendapatnya mengatakan dalam konteks menahan dampak laju inflasi maka memang diperlukan penguatan/peningkatan daya beli masyarakat.

Dengan daya beli yang meningkat lebih tinggi dibandingkan inflasi maka konsumsi masyarakat bisa diharapkan tetap tumbuh. "Namun demikian, saya kira peningkatan subsidi masih bisa diharapkan untuk menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga daya beli terutama kelompok masyarakat menengah bawah," kata Rendi.

Dengan subsidi maka ongkos yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar komoditas energi seperti listrik ataupun elpiji bisa disimpan dan/atau dialokasikan untuk konsumsi yang lain karena biaya subsidi energinya ditanggung oleh pemerintah. Diakui, subsidi jelas akan mengerek belanja negara, namun di sisi penerimaan negara kenaikan harga komoditas di pasar global menguntungkan negara produsen.

Tidak Terjerembab

Pengamat sosial dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), yang juga sebagai peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan pemerintah jangan mengandalkan subsidi karena bukan merupakan solusi utama dalam upaya menghadapi dampak inflasi global, melainkan harus dengan cara penguatan ekonomi produktif sebagai pengungkit.

"Subsidi sebenarnya jalan darurat agar masyarakat tidak kian terjerembap dalam situasi ekonomi sulit, yang harus benar-benar menjadi pilihan akhir dan dalam situasi force major ketika mekanisme dan jalan yang lain sudah ditempuh, sebagai bagian dari jaring pengamanan ekonomi masyarakat," kata Surokim.

Penguatan pendapatan masyarakat dan mengerakkan ekonomi produktif tentu menjadi kunci menghadapi tekanan inflasi. Penguatan ekonomi produktif sebagai pengungkit melalui penguatan produktivitas, kegiatan padat karya dan penguatan daya beli masyarakatlah yang bisa menjadi pilar tumbuhnya swadaya ekonomi. Swadaya itu menuntut peran masyarakat untuk menjadi produktif dan bukan konsumtif. Selama ini, pemberian subsidi banyak yang tidak tepat sasaran karena menjadikan masyarakat kian konsumtif dan bukan produktif menggerakkan kekuatan keswadayaan ekonomi lokal.

"Dalam konteks ini yang perlu didorong sebenarnya adalah produktivitas dan keswadayaan ekonomi masyarakat bawah dan bukan memperbesar subsidi yang justru akan kian memanjakan dan meninabobokkan mereka," kata Surokim.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian, subsidi bagi masyarakat yang lebih terarah ke pihak-pihak yang layak menerima.