![Jangan Ada Kuota untuk Pimpinan KPK](https://koran-jakarta.com/images/article/phpegj0ou_resized.jpg)
Jangan Ada Kuota untuk Pimpinan KPK
![Jangan Ada Kuota untuk Pimpinan KPK](https://koran-jakarta.com/images/article/phpegj0ou_resized.jpg)
Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim ) KPK mendapat sorotan publik. Pasalnya, di antara 20 nama yang telah lulus tes profile assessment, terdapat sejumlah nama yang diduga tidak berkualitas dan tidak berintegritas.
Kritikan publik semakin tajam karena Pansel berencana akan menyerahkan 10 nama capim terpilih itu ke Presiden Jokowi pada Senin (2/9) pukul 15.00 WIB. Masyarakat berharap Presiden bersikap kritis dan mau mendengarkan aspirasi publik saat menerima 10 nama capim KPK itu dari Pansel. Harapan yang sama juga tertumpu pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR yang menjadi garda terakhir dalam penentuan lima nama capim KPK terpilih harus menunjukkan keberpihakannya pada suara masyarakat dan pemberantasan korupsi. Presiden dan DPR harus berani menolak dan tidak meluluskan capim KPK yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan, yang diduga melanggar etika, memiliki konflik kepentingan dan bermasalah dalam rekam jejak.
Apabila Presiden merekomendasikan nama-nama yang berintegritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih yang terbaik di antara yang bersih. Demikian sebaliknya. Yang harus diingat, korupsi adalah penyebab segala masalah dan akibatnya dirasakan oleh semua orang.
Oleh karena itu, keputusan Presiden dan DPR sebagai sangat dinantikan, serta sangat menentukan arah pemberantasan korupsi ke depan. Publik tak ingin lembaga antirasuah itu dipimpin oleh orang-orang yang diduga memiliki rekam jejak dan integritas yang tidak baik.Ketika nanti KPK dipimpin oleh orang-orang bermasalah, maka kepercayaan masyarakat bisa runtuh.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya