Jalur Mandiri Masuk PTN Tetap Ada, tapi Harus Dievaluasi

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, mengatakan jalur mandiri untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetap dipertahankan, tetapi sistemnya harus dievaluasi. Terlebih, setelah adanya kasus suap di Universitas Lampung (Unila).

"Menurut saya ke depannya tentu ini jangan dihapus. Tinggal bagaimana sistemnya," ujar Nur dalam siaran video DPR RI, Senin (29/8).

Nur menyarankan, dalam sistem terbaru nanti tidak boleh ada kontak fisik dan nonfisik antara perguruan tinggi dan pihak pendaftar. Menurutnya, acuan paling utama dalam penilaian adalah prestasi akademik siswa.

Dia menuturkan, potensi korupsi seperti kasus suap di Unila terjadi karena pendaftar melebihi kuota yang ada. Setelah itu, pihak perguruan tinggi mengkomunikasikan ke beberapa orang tua siswa bahwa ada biaya tambahan yang bisa disiapkan oleh orang tua siswa.

"Nah di situlah sebenarnya letak dari problem jalur mandiri ini. Prestasi akademiknya begitu yang harus dipertimbangkan pertama," jelasnya.
Nur menambahkan, jalur mandiri juga berkaitan dengan pendapatan. Menurutnya, perguruan tinggi membutuhkan jalur tersebut untuk subsidi silang dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi.
"Tentu batas atas batas bawahnya enggak perlu lagi kita diatur lagi. Biarkan saja selama kemudian akademik menjadi satu rujukan yang utama," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Mochamad Ashari, mengatakan tiga jalur masuk PTN sudah tangguh. Adapun tiga jalur tersebut yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilakukan pemerintah serta jalur mandiri yang dilakukan masing-masing PTN.

Dia memastikan, LTMPT sama sekali tidak ikut campur dalam jalur mandiri. Adapun hubungannya dalam rangka penyediaan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang bisa digunakan kampus dalam seleksi jalur mandiri.

"Adapun jalur mandiri seleksi secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi tidak ditangani oleh LTMPT, tetapi ditangani oleh masing-masing perguruan tinggi," katanya.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu menerangkan, jalur masuk PTN sudah dilaksanakan lebih dari 10 tahun dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Ketiga jalur mengedepankan presisi, akuntabilitas, dan penuh tanggung jawab.

Dia menilai, kasus suap di Unila merupakan masalah integritas personal. Menurutnya, tidak ada kaitan dengan sistem, meski sistem sendiri selalu memiliki kelemahan. "Kalau kemarin ada permasalahan, ya itu adalah satu kejadian kasus yang terkait dengan operasional dan terkait dengan integritas. Jadi tidak ada masalah dengan sistem, tentu saja sistem itu selalu ada kelemahannya," ucapnya.