Jakarta Harus Mulai Transportasi Berbasis Listrik

Ke depan, semua transportasi umum di DKI harus berbasis listrik untuk mengurangi polusi udara.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk mengurangi polusi udara adalah Jakarta harus segera menata transpotasi umum.

"Mestinya sudah dimulai. Kita harus mulai segera paling tidak (perbanyak) transportasi umum, bus-bus (listrik). Nanti saya sampaikan ke gubernur, bus-bus listrik dan taksi listrik, sepeda motor yang sudah kita bisa produksi mulai listrik," kata Presiden Jokowi di Stasiun Moda Raya Transportasi (MRT) Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (1/8).

Presiden pun menyerahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait mekanisme pengurangan polusi di Ibu Kota. "Skemanya seperti apa terserah gubernur, apakah lewat electronic road pricing (ERP) yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau masuk ke tranportasi umum massal," ucap Presiden.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo akan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Sebab, kendaraan listrik diyakini mampu mengurangi polusi udara, tetapi untuk operasi secara massif, teknologi di Jakarta belum siap, .

"Untuk itu kami sedang uji coba, ada tiga unit diuji coba oleh Transjakarta. Ada tipe besar, medium dan sedang. Kembali lagi, bahwa untuk dioperasikan masif ya kita lihat harus kondisi Jakarta ya. Teknologinya harus mumpuni, jangan sampai Jakarta malah jadi tempat parkir bus listrik, karena kehabisan daya di jalan," katanya.

Dia berharap, ada teknologi baru yang bisa mempercepat pengisian daya kendaraan listrik itu. Pihaknya juga mendorong operator angkutan umum, termasuk Transjakarta untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Ini yang diharapkan gubernur, kita menggunakan teknologi ramah lingkungan tetapi mengabaikan layanan untuk masyarakat. Kita mengupayakan hal itu. Setelah mendapatkan pola operasi bus listrik nantinya kita akan persiapkan untuk mengoperasikan," ucapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, ada sekitar 25 unit taksi yang menggunakan listrik telah beroperasi di Jakarta. Penggunaan mobil listrik itu akan dievaluasi secara rutin agar kebijakan selanjutnya tepat sasaran.

"Kami evaluasi nanti dari sana untuk ditindaklanjuti dengan mmebuat langkah-langkah operasinya apa. Bluebird itu dia sudah dapat uji tipe. Persyaaratannya sesuai UU 22/2009 setiap kendaraan bermotor itu perlu uji tipe, dia sudah ada, sudah terbit. Untuk bus sedang kita upayakan agar bisa ada keluar uji tipenya," tegasnya.

Ruang Terbuka Hijau

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mendesak Pemprov DKI Jakarya segera memenuhi ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Saat ini, jumlah RTH di Jakarta hanya berkisar 9 persen, sementara undang-undang mengamanatkan agar RTH mencapai 30 persen dari luas wilayah yang ada.

"Solusi untuk polusi udara, ya penuhi RTH itu. Masa dari dulu cuma sembilan persen. Atau jangan-jangan RTH kita sekarang malah berkurang karena banyak dibangun warga. Kan seharusnya menurut undang-undang itu jumlah RTH harus 30 persen," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di Jakarta, Kamis (1/7).

Menurutnya, nilai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta cukup besar untuk menambah RTH di ibu kota. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Kehutanan agar segera mengalokasikan pembebasan lahan khusus untuk RTH.

"Ya, bebaskan lahan yang banyak. Kalau butuh anggaran, ngomong ke kita. Kalau perlu dipertebal anggarannya agar pembebasan lahan itu berjalan lancar. Kan selama ini alasannya, harga tanah selalu mahal yang akhirnya pembebasan lahan mereka gagal," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan hujan buatan. pin/fdl/P-5