Jajak Pendapat AP-NORC: Popularitas Biden Konsisten

WASHINGTON DC - Jajak pendapat oleh AP-NORC menunjukkan optimisme orang Amerika Serikat (AS) secara keseluruhan semakin meningkat mengenai keadaan negara mereka. Lima puluh empat persen mengatakan negara itu berada di jalur yang benar, lebih tinggi daripada saat mana pun dalam jajak pendapat AP-NORC yang dilakukan sejak 2017 di mana 44 persen berpendapat bahwa bangsa ini berada di jalur yang salah.

Pada bulan keempat masa kepresidenannya, peringkat popularitas Biden secara keseluruhan 63 persen. Dalam hal penanganan pandemi, 71 persen orang AS setuju, termasuk 47 persen dari Partai Republik, terhadap presiden.

"Tren terbesar yang kita saksikan adalah konsistensi," kata Julie Pace, Kepala Biro Washington DC kantor berita Associated Press seperti dilansir dari VoA, Selasa (11/5). Tingkat popularitas Biden cukup stabil sementara ia menuju fase berikutnya dari kepresidenan.

Terlepas dari penilaian positif orang Amerika secara keseluruhan, penasihat Biden sangat menyadari bahwa fase selanjutnya dari kepresidenan berpotensi lebih rumit. Tingkat vaksinasi melambat, dan pemerintah kesulitan membujuk mereka yang enggan divaksinasi karena meragukan keamanan dan kemanjurannya.

Imigrasi semakin menjadi perhatian Gedung Putih. Mereka kewalahan menghadapi peningkatan migrasi, termasuk anak di bawah umur yang datang tanpa pendamping, di perbatasan Amerika-Meksiko.

Partai Republik mengaitkan peningkatan itu dengan lemahnya kebijakan Biden di perbatasan dibandingkan sikap pendahulunya, Donald Trump yang lebih tegas. Biden meraih peringkat terendah dalam survei AP-NORC dalam hal imigrasi.

Secara keseluruhan, 43 persen menyetujui penanganannya atas masalah itu, sedangkan 54 persen tidak setuju.

Agenda legislatif Biden sepanjang sisa tahun ini juga menghadapi kendala di Capitol Hill. Fraksi Republik menolak seruannya untuk meloloskan paket infrastruktur besar-besaran, dan tidak ada cukup dukungan di kalangan fraksi Demokrat untuk merombak aturan Senat supaya memungkinkan partai itu menangani sendiri perubahan pada kebijakan imigrasi, undang-undang senjata api, dan hak suara. VoA/I-1