Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Jaminan Sosial

Jabar Bantu Tingkatkan Kepesertaan BPJS-TK

Foto : KORAN JAKARTA/TEGUH RAHARDJO

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (keempat kiri) didampingi Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kuswahyudi (kedua kanan) berfoto bersama dengan pemenang Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Bandung Jawa Barat, akhir pekan lalu.

A   A   A   Pengaturan Font

BANDUNG - Kepesertaan warga Jawa Barat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) masih relatif rendah. Karena itu, diperlukan solusi kreatif untuk menggaet peserta baik untuk pekerja formal maupun informal.

"Kami menawarkan solusi kreatif. Kami akan lakukan promosi kreatif agar meningkatkan keikutsertaan warga Jabar di BPJS Ketenagakerjaan," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam acara penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Gedung Sate, akhir pekan lalu.

Menurut dia, promosi kreatif akan dilakukan melalui manfaat tambahan yang diberikan kepada pekerja yang telah menjadi peserta BPJS-TK. Selain berbagai jaminan atau pensiunan, inovasi yang ingin dihadirkan Pemprov Jabar, di antaranya peserta BPJS-TK bisa memiliki hunian, kemudian layanan transportasi umum gratis bagi pekerja formal, hingga harga sembako yang terjangkau.

"Kami mendorong perusahaan-perusahaan itu berinvestasi, nanti BPJS Ketenagakerjaan akan bikin sebuah cara agar peserta yang formal bisa mempunyai rumah menjadi prioritas atau rusun, bisa naik kendaraan gratis secara umum," kata Gubernur.

Ridwan Kamil mengaku telah memiliki program inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Jabar. Program itu, di antaranya akan mewajibkan perusahaan memberikan fasilitas perumahan dekat dengan lokasi atau tempat bekerja.

"Nanti, di industri-industri baru di zaman saya, akan bikin peraturan jika bikin pabrik harus satu paket dengan rumah susunnya yang nempel sebelahan, sehingga tidak ada biaya transportasi," kata Gubernur.

Menurut dia, masalah yang dihadapi para pekerja saat ini adalah terkait kesejahteraan. Banyak buruh yang tempat tinggalnya jauh dengan lokasi kerjanya, sehingga hal itu membuat ongkos sehari-harinya membengkak. "Hampir 30 persen biaya gajinya habis dipakai untuk transportasi karena jarak tempat kerjanya jauh," katanya.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kuswahyudi, mengatakan jumlah peserta BPJS-TK di Jawa Barat mencapai 5,4 juta orang. Dari jumlah itu, pekerja formal tercatat mencapai 4,6 jutaan orang, sisanya pekerja informal.

"Potensinya masih sangat besar untuk masuk sebagai peserta, sebab saat ini ada sekitar 20 juta pekerja yang ada di Jawa Barat," ujarnya.

Beri Penghargaan

Dalam kesempatan tersebut, BPJS-TK dan Pemprov Jabar memberikan penghargaan bagi lima daerah terbaik di Jawa Barat atas komitmennya dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial. Lima daerah yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi.

Kuswahyudi menilai bahwa kelima kota tersebut telah mendorong masyarakatnya untuk ikut dalam kepesertaan melalui penerbitan regulasi.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. Karena itu, kami butuh bantuan dan peran serta dari pemerintah daerah," tandasnya. tgh/E-3

Komentar

Komentar
()

Top