Izin Amdal "Berhantu" Jadi Ladang Menarik Pungutan

Menanggapi hal itu, Pakar hukum lingkungan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suparto Wijoyo, mengatakan dalam keadaan apa pun, izin amdal tidak boleh dihilangkan karena merupakan instrumen utama dalam mencegah kerusakan lingkungan. Soal adanya permainan dengan dalih amdal oleh oknum, menurut Suparto, harus dibenahi tanpa mengamputasi amdal, namun dengan mengintegrasikan menjadi sistem perizinan satu pintu.

"Selama ini ada amdal, tapi kerusakan lingkungan terus terjadi, jangan-jangan karena itu amdal pesanan atau abal-abal. Amdal adalah instrumen ilmiah pencegah kerusakan lingkungan, sedangkan perizinan adalah instrumen yuridis. Amdal bisa disederhanakan dengan mengintegrasikannya dalam perizinan satu pintu untuk mendukung RUU Cipta Kerja," katanya.

Praktik Pungli

Ekonom Centre for Strategic and International Studies, Fajar B Hirawan, mengatakan masih kerapnya pungli di daerah di era desentralisasi atau otonomi daerah memang kerap kali menunjukkan peningkatan praktik pungli yang kurang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia.

"Saya berulang kali menyampaikan pentingnya percepatan reformasi birokrasi agar korupsi, bribery, pungli dan sejenisnya, baik di tingkat nasional maupun daerah perlahan berkurang," kata Fajar.
Halaman Selanjutnya....