ITF Sunter Dibangun Sebelum Masa Bakti Djarot Usai

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Jakarta, Ubaidillah menilai insentive yang diberikan pemerintah pusat dalam pembangunan ITF harus jelas pola yang digunakan. "Polanya mau bagaimana kalau subsidi. Apa dijual murah atau dijual mahal tapi yang disubsidi APBD. Jakpro kan punya pemerintah sudah pasti dananya dari APBD, nah PLN punya negara juga. Jadi harus jelas siapa yang disubsidi," ungkap Ubaidillah.

Pengamat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menuturkan seharusnya pemerintah jangan terjebak pada hitung-hitungan 'bisnis' dalam menangani masalah sampah yang sudah krisis di Ibu Kota. Menurut dia, para pihak terkait harus bisa menyamakan persepsi bagaimana mengedepankan penyelesaian sampah di Jakarta ketimbang masalah untung-rugi.

"Siapa pun itu harus lebih arif lah jangan terjebak hitung-hitungan. Saya berharap sih Pak Gubernur Djarot dapat konsisten dengan pernyataannya dan bisa memanfaatkan waktu dalam pengabdian sebagai Gubernur dengan merealisasikan pembangunan ITF," tutup dia. nis/P-5