Isi Kemerdekaan dengan Perjuangkan Keberagaman

Peraih gelar doktor sosiologi agama dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKSW) ini mengatakan Proklamasi tentu memberi semangat bagi bangsa Indonesia. Keberadaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) harus terus didukung.

Potensi Disintegrasi

Menurut Tedi, percakapan tentang dasar negara Pancasila kembali mengemuka, tak hanya berbarengan dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni, tetapi juga karena potensi disintegrasi yang begitu menyeruak, yang ini harus dicegah. Disintegrasi ini dilatari oleh kebangkitan politik identitas, maupun distribusi yang dianggap tidak adil.

Pembentukan unit ini, menurut Tedi, mengingatkan adanya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang mendesain program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Soeharto. "Hanya saja, secara formal, ada perbedaan posisi di antara keduanya. Jika BP7 adalah lembaga tinggi negara, UKP PIP merupakan lembaga nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab kepada presiden," kata dia.

Di era Suharto, pemasaran Pancasila banyak mengandalkan institusi negara. Polanya bersifat top down. Strategi ini tentu tidak selalu salah, karena saluran ideologisasi diperlukan juga melalui instrumen negara. Hanya saja, mengandalkan negara sebagai satu-satunya agen, tentu potensial menjadikan Pancasila hanya sebagai di bibir saja.
Halaman Selanjutnya....