Investasi di Energi Bersih Efektif Kurangi Emisi Karbon

JAKARTA - Penerapan ekonomi hijau atau green economy akan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/4), mengatakan pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui pembangunan rendah karbon yang mengacu pada Nationally Determined Contributions (NDC).

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030. Penerapan ekonomi hijau, jelas Menko, dilakukan dengan implementasi kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, melalui pemungutan pajak karbon.

Untuk mendorong ekonomi hijau, Airlangga mengatakan pentingnya peran pembiayaan. Guna mengisi kesenjangan pembiayaan dalam mendorong ekonomi hijau tersebut, pemerintah mengeluarkan instrumen keuangan inovatif yakni Sukuk Hijau.

Selain itu, pemerintah juga mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan hijau.

Sementara itu, Peneliti Keuangan Iklim dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Siti Shara, mengatakan instrumen keuangan seperti Sukuk Hijau dapat membantu pengembangan proyek hijau yang kekurangan modal.

Siti mengatakan investasi dalam energi bersih dapat mengurangi emisi karbon secara efektif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. "Namun, harus dibarengi pengurangan pembiayaan pada energi fosil sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan mencapai target 29 persen reduksi karbon pada 2030 secara mandiri," kata Siti.

Subsidi energi fosil, jelasnya, jadi salah satu kendala untuk perkembangan energi terbarukan saat ini. Pemerintah perlu meningkatkan penerapan kebijakan yang mendukung investasi proyek hijau jangka panjang dan mengurangi dukungan pada energi fosil.

Investasi pada energi fosil tidak sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan 7 atau affordable and clean energi, lalu poin 12 soal life on land dan poin 13 mengenai climate action).

"Indonesia harus meninggalkan pembiayaan pada sektor energi kotor dan memberikan ruang yang lebih besar unt uk pengembangan pembiayaan hijau jika ingin mencapai nol emisi karbon 2060," tegasnya.

Dorong Ekonomi

Secara terpisah, Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan sejumlah hasil kajian menunjukkan strategi pembangunan rendah karbon/rendah emisi akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan strategi pembangunan yang tinggi emisi. Apakah pertumbuhan tersebut inklusif, akan sangat tergantung ada desain strategi ekonomi.

"Di Indonesia inklusivitas bisa terjadi kalau masyarakat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber ekstraktif dapat didistribusikan secara merata," ungkap Fabby.

Pemerintah, tambahnya, perlu mengkaji ulang kebijakan harga energi dan subsidi yang lebih banyak bermanfaat kepada kelompok masyarakat mampu bukan orang miskin.