Insentif Fiskal untuk Tingkatkan EBT Segera Dikeluarkan

» Pemerintah akan implementasikan PLTS Atap 3,6 gigawatt guna meningkatkan porsi bauran energi bersih 0,8 persen.

» Penggantian pembangkit listrik bertenaga diesel ke pembangkit EBT bisa tingkatkan bauran 11,7 persen.

JAKARTA - Pemerintah dalam forum Civil Society 20 (C20) kembali menegaskan komitmen Indonesia melakukan transisi energi guna mengurangi emisi karbon yang memicu perubahan iklim global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan komitmen melakukan transisi energi ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan rendah karbon dan ketahanan perubahan iklim melalui berbagai pendekatan.

Arifin menyatakan telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendorong program transisi energi yang dapat mengurangi emisi karbon agar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 bisa tercapai.

"Pemerintah akan mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebesar 3,6 gigawatt yang berpotensi meningkatkan porsi bauran energi bersih sebesar 0,8 persen," kata Arifin.

Selain itu, juga akan membangun berbagai pembangkit EBT 10,6 gigawatt termasuk mengganti pembangkit-pembangkit listrik bertenaga diesel ke pembangkit EBT yang berpotensi meningkatkan bauran 11,7 persen.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan biofuel hingga 11,6 juta kiloliter yang berpotensi meningkatkan bauran 4,0 persen.

Potensi lain untuk meningkatkan porsi EBT melalui tarif energi bersih yang akan diumumkan segera hingga insentif fiskal dan nonfiskal. Sedangkan dalam upaya mendukung mitigasi perubahan iklim dunia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan berupa penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan penetapan harga ekonomi karbon.

"Strategi utama mencapai target netralitas karbon pada 2060, antara lain pengembangan energi terbarukan skala besar, fokus pada pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi, serta hidrogen," kata Arifin.

Indonesia juga mendorong penerapan berbagai teknologi ramah lingkungan, seperti teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCUS) dan teknologi super grid untuk menghubungkan listrik di setiap pulau di Indonesia.

Dia mengakui upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki berbagai negara, termasuk Indonesia. C20 sendiri sebagai wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk terlibat dengan para pemerintah di G20 menghadapi isu-isu krusial dunia. "C20 diharapkan mendorong para pemimpin untuk mengadopsi tindakan-tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui transisi energi," kata Arifin.

Menanggapi komitmen pemerintah tersebut, pakar energi terbarukan dari Universitas Brawijaya, Malang, Suprapto, mengatakan perlu memberi insentif yang layak bagi calon pengguna PLTS Atap.

"Memang PLTS Atap dan Co-firing adalah program PLN. Namun selama ini peminat PLTS Atap hanya orang-orang tertentu saja. Padahal meskipun kecil-kecil, kalau 30 persen rumah tangga kita mengadopsi PLTS Atap, maka akan terasa signifikan dalam mencapai target bauran energi," kata Suprapto.

Di sisi lain, insentif bagi rumah tangga hanya 1,4 juta per kwh. Jumlah tersebut dinilai masih kecil dibandingkan dengan investasi yang mereka keluarkan dan masa Break Event Poin (BEP)-nya atau titik impas. Dia berharap insentif bisa ditingkatkan untuk mendorong pengguna baru. Selama ini, jelas Suprapto, banyak yang merasa dengan listrik reguler kebutuhan mereka sudah aman.

Dia juga menyoroti insentif untuk industri yang terbilang masih kecil, tapi masih terbantu dengan aturan syarat ekspor salah satunya harus mengunakan renewable energi.

Jauh dari Target

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (Meti), Surya Darma, mengatakan sikap pemerintah yang menyadari bahwa kapasitas pembangkit EBT masih jauh dari target perlu diapresiasi.

Potensi energi surya yang diinventarisir Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar 207 gigawatt (GW). Sementara Meti mencatat 2.000 GW dan Institute for Essential Services Reform (IESR) mencapai 19.800 gigawatt-peak (GWp).

"Hal yang penting ialah mengeksekusi semua program tersebut agar tidak hanya tertulis di atas kertas," kata Surya.